Banyak Negara Bangun Tembok Digital, dan Itu Mengubah Segalanya

Ini tidak hanya terjadi di beberapa negara saja. Tren ini, yang dikenal sebagai kedaulatan digital, adalah fenomena global. Contoh paling terkenalnya adalah 'Great Firewall' China. Ini adalah sistem sensor dan pengawasan canggih yang menciptakan ekosistem internet terpisah dan dikendalikan negara. Namun, China bukan lagi satu-satunya contoh. Rusia mengesahkan undang-undang 'internet berdaulat' pada 2019. Aturan ini dirancang agar negara itu bisa sepenuhnya terputus dari internet global. India memberlakukan aturan lokalisasi data yang ketat. Aturan ini mewajibkan perusahaan menyimpan data warga India di server yang ada di dalam negeri. Bahkan blok negara-negara demokratis pun ikut dalam pergeseran ini. Contohnya adalah General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa. Meskipun dirancang untuk melindungi privasi pengguna, GDPR menegaskan wewenang Uni Eropa atas data warganya, di mana pun perusahaan pemroses data itu berada. Sebuah laporan tahun 2021 dari European Centre for International Political Economy menemukan bahwa aturan lokalisasi data di seluruh dunia meningkat lebih dari dua kali lipat hanya dalam empat tahun.

Motivasi di balik pembangunan batas-batas digital ini rumit dan beragam. Bagi sebagian pemerintah, pendorong utamanya adalah keinginan untuk mengendalikan. Di era protes yang dipicu media sosial dan penyebaran informasi yang cepat, mengendalikan ranah digital dianggap penting. Tujuannya untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik. Dengan menyaring konten, memblokir layanan asing, dan memantau aktivitas online, pihak berwenang dapat menekan perbedaan pendapat dan membentuk opini publik. Pendekatan ini memperlakukan data dan informasi bukan sebagai sumber daya bersama. Sebaliknya, data dianggap sebagai aset strategis yang harus dikelola dan dipertahankan, sama seperti wilayah negara lainnya.

Faktor ekonomi juga memainkan peran besar. Saat data menjadi sumber daya paling berharga di dunia, banyak negara enggan membiarkannya mengalir bebas ke Silicon Valley atau pusat teknologi global lainnya. Dengan memaksa perusahaan membangun pusat data dan memproses informasi secara lokal, pemerintah berharap dapat menumbuhkan industri teknologi dalam negeri. Mereka juga ingin menciptakan lapangan kerja dan meraih porsi keuntungan ekonomi digital yang lebih besar. Proteksionisme digital ini adalah medan pertempuran baru dalam perebutan perdagangan dan keunggulan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa infrastruktur digital sebuah negara sama pentingnya bagi kemakmuran di masa depan, layaknya jalan dan pelabuhan fisik di masa lalu.

Bagi warga biasa dan kalangan bisnis, dampak dari perpecahan ini sangat besar. Pengalaman universal untuk mengakses internet yang sama, dengan layanan dan informasi yang sama, kini mulai menghilang. Tergantung di mana Anda tinggal, situs berita favorit Anda mungkin diblokir. Aplikasi media sosial Anda bisa jadi tidak berfungsi. Atau, alat online yang Anda gunakan untuk bekerja mungkin tidak bisa diakses. Bagi perusahaan global, menghadapi peraturan yang tambal sulam ini seperti mimpi buruk. Sebuah bisnis yang dulu bisa melayani audiens di seluruh dunia dari satu platform, kini harus berhadapan dengan puluhan aturan hukum yang berbeda. Hal ini menaikkan biaya dan menghambat inovasi. Ini menciptakan persaingan yang tidak adil. Perusahaan multinasional besar dengan tim hukum yang kuat bisa beradaptasi. Sementara itu, perusahaan rintisan (startup) yang lebih kecil merasa ambisi global mereka terhalang oleh birokrasi digital.

Membalikkan tren ini sepertinya tidak mungkin. Dorongan menuju kedaulatan digital terlalu kuat, didorong oleh kepentingan nasional yang besar. Tantangannya sekarang bukanlah membangun kembali internet lama yang terpadu, tetapi mengelola perpecahannya. Diplomasi internasional perlahan mulai menghadapi kenyataan baru ini. Diskusi sedang berlangsung di forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan G7. Tujuannya adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip bersama tentang arus data, perdagangan digital, dan hak-hak online. Konsep seperti 'aliran data bebas dengan kepercayaan' (data free flow with trust), yang diusulkan oleh Jepang, mencoba mencari jalan tengah. Konsep ini memungkinkan data berpindah lintas batas, tetapi hanya antarnegara dengan standar privasi dan keamanan yang setara. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan 'aliansi digital tepercaya' yang dapat mencegah internet terpecah menjadi blok-blok yang sepenuhnya terisolasi dan tidak saling terhubung.

Pada akhirnya, munculnya tembok-tembok digital ini memaksa kita menghadapi pertanyaan mendasar tentang masa depan. Apakah internet akan menjadi alat untuk koneksi global atau mekanisme untuk kontrol nasional? Dunia yang kita kira semakin terbuka, ternyata di ranah digital, justru menjadi semakin terpecah. Batas-batas yang dibuat tidak terlihat. Batas ini terbuat dari kode dan kebijakan, bukan beton dan kawat berduri. Namun, batas-batas itu sama nyatanya. Cara kita menghadapi dunia digital baru yang terkotak-kotak ini akan menentukan lanskap kekuatan global, peluang ekonomi, dan kebebasan pribadi untuk generasi mendatang. Era internet tunggal yang global telah berakhir. Perjuangan untuk menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya baru saja dimulai.