Kasus Jaminan di Bangladesh Picu Krisis Kepercayaan: Masihkah Minoritas Bisa Percaya pada Negara?

Kasus ini menarik perhatian bukan hanya karena melibatkan pembunuhan seorang anak dari kelompok minoritas agama, tapi karena membuka luka lama. Bangladesh adalah negara mayoritas Muslim dengan konstitusi yang mencakup prinsip-prinsip sekuler. Para pemimpinnya rutin mengatakan bahwa kaum minoritas adalah warga negara yang setara. Itu versi resminya. Namun, kenyataan di lapangan sering kali lebih rumit. Kelompok hak asasi manusia, media lokal, dan pemantau internasional telah mendokumentasikan serangan berulang terhadap warga Hindu di berbagai wilayah negara itu selama bertahun-tahun. Serangan ini sering terjadi di sekitar pemilu, saat ada rumor penistaan agama di media sosial, atau dalam sengketa tanah dan kekuasaan lokal.

Bukti pola yang lebih besar ini tidak sulit ditemukan. Pada 2021, kekerasan terhadap komunitas Hindu meletus di beberapa distrik setelah tuduhan penodaan Al-Qur'an selama festival Durga Puja beredar di media sosial. Kuil-kuil diserang. Rumah dan tempat usaha dirusak. Beberapa orang terbunuh. Pihak berwenang Bangladesh menangkap tersangka dan berjanji akan bertindak. Namun, insiden itu menunjukkan betapa cepatnya isu, ketegangan agama, dan kelemahan politik bisa bergabung menjadi hukuman kolektif. Siklus kekerasan sebelumnya juga mengikuti alur yang sama. Para peneliti dan pegiat hak asasi berulang kali menyatakan bahwa serangan-serangan ini tidak terjadi secara acak. Serangan ini sering terjadi di tempat kaum minoritas lemah secara politik dan rentan secara ekonomi.

Data demografi menceritakan sebagian kisahnya. Warga Hindu tetap menjadi minoritas agama terbesar di Bangladesh, tetapi persentase mereka dari total populasi telah menurun tajam selama beberapa dekade. Para ahli dan demografer memperdebatkan penyebab pastinya, termasuk migrasi, tingkat kelahiran yang lebih rendah di beberapa komunitas, dan tekanan komunal. Namun, tren penurunan ini nyata. Penurunan ini penting karena jumlah menentukan kekuatan. Ketika sebuah komunitas menjadi lebih kecil, lebih cemas, dan lebih terkonsentrasi di daerah-daerah rentan, setiap kasus kriminal yang menimpa korban minoritas menjadi isu yang lebih besar.

Di sinilah kasus Dipu Das menjadi relevan secara internasional. Di atas kertas, jaminan bukanlah pembebasan murni. Perbedaan ini penting dan tidak boleh diabaikan. Pengadilan memberikan jaminan karena banyak alasan, termasuk masalah bukti, hak prosedural, dan penundaan persidangan. Setiap sistem hukum yang serius harus menghormati proses hukum yang adil bahkan dalam kasus yang buruk dan emosional. Tapi itu hanya satu sisi cerita. Sisi lainnya adalah kepercayaan publik. Di tempat-tempat di mana korban sudah takut adanya tekanan pada saksi, penyelidikan yang lemah, atau campur tangan politik lokal, jaminan bisa terlihat bukan sebagai keseimbangan hukum, melainkan awal dari impunitas.

Ketidakpercayaan ini tidak muncul begitu saja. Bangladesh telah membuat kemajuan nyata di beberapa bidang pembangunan dan kebijakan sosial, tetapi sistem peradilannya masih berada di bawah tekanan. Tumpukan kasus di pengadilan sangat parah. Human Rights Watch dan lembaga pemantau lainnya selama bertahun-tahun telah mengkritik masalah yang lebih luas dalam kepolisian, tekanan politik, dan akuntabilitas. Kritik tersebut sering dibuat dalam konteks penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, atau penindasan perbedaan pendapat. Namun, poin dasarnya lebih luas: ketika institusi dianggap tebang pilih atau lambat, kelompok rentan tidak akan merasa tenang hanya dengan bahasa prosedur hukum.

Ada juga realitas politik yang sering dihindari dalam diplomasi. Keselamatan minoritas di Bangladesh bukan hanya masalah hak asasi manusia domestik. Ini memiliki konsekuensi regional, terutama untuk hubungan dengan India. India dan Bangladesh telah membangun hubungan erat dalam perdagangan, konektivitas, kerja sama keamanan, dan keseimbangan strategis di kawasan yang tegang. Namun, kekerasan anti-Hindu di Bangladesh berulang kali menjadi bahan bakar politik di India. Terutama bagi suara-suara nasionalis Hindu yang ingin menampilkan diri sebagai pembela sesama penganut agama yang teraniaya di seberang perbatasan. Sebagian dari kekhawatiran itu tulus. Sebagian lagi jelas hanya untuk kepentingan politik. Keduanya bisa benar pada saat yang bersamaan.

Inilah mengapa isu ini menjadi perbincangan dunia, bukan hanya laporan kriminal lokal. Ketika perlindungan minoritas gagal, dampaknya melintasi perbatasan. Hal ini memengaruhi tekanan migrasi, kepercayaan diplomatik, politik dalam negeri di negara-negara tetangga, dan kredibilitas klaim internasional tentang pluralisme dan supremasi hukum. Bangladesh telah bekerja keras untuk memproyeksikan dirinya sebagai negara mayoritas Muslim yang moderat dan sedang bangkit, dengan ambisi ekonomi yang kuat dan kebijakan luar negeri yang pragmatis. Citra itu tidak palsu, tetapi rapuh. Setiap kasus minoritas terkenal yang tampak salah penanganan akan merusaknya.

Pembelaan yang biasa adalah bahwa Bangladesh tidak sendirian. Itu benar, tapi itu juga sebuah dalih. India punya catatan kekerasan anti-minoritas dan polarisasi agamanya sendiri. Minoritas Pakistan menghadapi tekanan berat. Sri Lanka telah berjuang dengan ketegangan komunal yang berbeda. Kawasan ini penuh dengan negara-negara yang mengkhotbahkan hidup berdampingan tetapi terlalu sering memberikan perlindungan yang tebang pilih. Tapi perbandingan bukanlah solusi. Itu hanya alasan yang digunakan politisi ketika mereka menginginkan standar yang lebih rendah, bukan yang lebih tinggi.

Seperti apa tindakan yang serius itu? Pertama, kecepatan itu penting. Keadilan yang tertunda tidaklah netral dalam kasus komunal. Keadilan yang lambat bersifat merusak. Pihak berwenang memerlukan penyelidikan yang cepat dan kredibel serta penuntutan yang transparan, terutama jika korbannya adalah anak dari kelompok minoritas. Kedua, perlindungan saksi dan kehadiran keamanan lokal lebih penting daripada pidato dari ibu kota. Dalam banyak insiden komunal, pemerintah pusat terdengar tegas sementara penegakan hukum di tingkat lokal terlihat ragu-ragu, terganggu, atau tersangkut urusan politik. Ketiga, pemerintah harus merilis data yang lebih jelas tentang serangan terhadap minoritas agama, kemajuan kasus, dan hasil vonis. Negara yang bersembunyi di balik jaminan yang tidak jelas sama saja mengundang ketidakpercayaan.

Ada juga pelajaran diplomasi di sini. Mitra asing yang memuji Bangladesh karena alasan strategis harus berhenti memperlakukan perlindungan minoritas sebagai isu sampingan yang canggung. Stabilitas yang dibangun di atas keheningan yang tebang pilih sangat rapuh. Lembaga multilateral, badan hak asasi manusia, dan pemerintah negara sahabat tidak perlu menceramahi secara berlebihan, tetapi mereka harus jujur. Sebuah negara tidak dapat mengklaim kedewasaan demokrasi sementara sebagian warganya secara teratur takut bahwa kekerasan terhadap mereka hanya akan menjadi satu lagi berkas di pengadilan yang penuh sesak.

Kesalahpahaman terbesar adalah bahwa kasus-kasus ini hanya soal agama. Ini juga soal kekuasaan. Siapa yang cukup aman untuk menuntut keadilan? Siapa yang cukup lemah untuk diabaikan? Siapa yang bisa percaya pada kantor polisi, ruang sidang, dan pemerintah daerah ketika terdakwa punya pengaruh? Itulah ujian sebenarnya. Kasus Dipu Das telah menjadi simbol karena simbol muncul di mana kepercayaan menipis.

Bangladesh masih punya waktu untuk membuktikan bahwa pandangan paling suram itu salah. Bangladesh bisa menunjukkan bahwa proses hukum bukan berarti kasus dibiarkan, jaminan bukan berarti menyerah, dan status kewarganegaraan minoritas tidak bersyarat. Tapi itu butuh lebih dari sekadar kemarahan selama beberapa siklus berita. Ini butuh institusi yang bekerja saat korban rentan dan ketika insentif politik mengarah ke arah yang berlawanan. Tanpa itu, setiap jaminan akan terdengar hampa, dan setiap kasus baru akan terasa seperti bukti bahwa negara hanya melindungi prinsip dalam teori, dan melindungi rakyat secara tebang pilih.