Perburuan Harta Jarahan Nazi di Museum Jerman Kembali Memanas

Gelombang baru klaim restitusi menghantam museum, balai lelang, dan koleksi milik negara saat para ahli waris mendesak pengadilan dan panel penasihat untuk bergerak lebih cepat. Tekanan ini meningkat setelah bertahun-tahun ada kritik bahwa sistem di Jerman, terlepas dari semua pidato moralnya, terlalu lemah, terlalu lambat, dan terlalu sukarela. Inti dari pertarungan ini adalah fakta yang brutal. Sebagian besar karya seni yang disita, dijual di bawah paksaan, atau dirampas dari keluarga yang dianiaya pada era Nazi tidak pernah benar-benar kembali.

Angkanya sangat memberatkan. Para peneliti dan pejabat kebudayaan telah menghabiskan bertahun-tahun meninjau koleksi yang dibuat sebelum 1945, namun celah asal-usul karya masih ada di mana-mana. German Lost Art Foundation telah mencatat ribuan laporan terkait properti budaya yang dijarah Nazi. Museum memang telah mengumumkan restitusi dalam kasus-kasus besar, tetapi para ahli dan penuntut mengatakan itu hanyalah puncak gunung es. Keluhan yang lebih dalam lebih keras: institusi punya banyak alasan untuk berpaling. Jika sebuah lukisan bernilai jutaan dolar tetap berada dalam koleksi publik, penundaan menjadi pembelaan tersendiri.

Tuduhan itu telah mengikuti Jerman selama bertahun-tahun. Penemuan harta karun Cornelius Gurlitt pada 2013, lebih dari 1.500 karya seni yang terkait dengan jaringan pedagang seni yang berhubungan dengan penjarahan Nazi, menghancurkan mitos bahwa sejarah ini sebagian besar sudah selesai. Penemuan itu menunjukkan sesuatu yang lebih meresahkan. Karya-karya besar dengan sejarah kelam bisa berada di tangan swasta selama puluhan tahun sementara keluarga korban berjuang melewati labirin arsip, catatan yang hilang, dan kehati-hatian hukum. Bahkan setelah guncangan itu, reformasi berjalan sangat lambat.

Kini, pengacara para ahli waris semakin sering mencoba jalur hukum yang lebih kuat. Beberapa menantang klaim kepemilikan museum secara langsung. Yang lain menargetkan catatan penjualan dan riwayat kepemilikan negara untuk membuktikan bahwa pengalihan pascaperang tidak pernah membersihkan pencurian aslinya. Di Berlin, Munich, dan tempat lain, sengketa ini bukan lagi hanya soal moral. Ini tentang apakah institusi publik boleh bersembunyi di balik prosedur lunak yang tidak mengikat, padahal tindakan dasarnya adalah persekusi yang didukung oleh rezim kriminal.

Para kritikus menyoroti komisi penasihat Jerman, yang telah lama dituduh tidak punya taring. Rekomendasinya tidak memiliki kekuatan hukum seperti perintah pengadilan. Hal ini memicu klaim bahwa sistem tersebut dibuat untuk meredam kemarahan, bukan menyelesaikannya. Bahkan para pejabat Jerman mengakui bahwa prosesnya perlu dirombak. Seruan untuk reformasi arbitrase, tenggat waktu yang lebih jelas, dan aturan yang menghentikan museum mengulur-ulur waktu terhadap para penuntut yang sudah lanjut usia semakin kencang.

Pertaruhan hukumnya lebih dari sekadar lukisan. Pertarungan ini merambah ke aset bank, klaim real estat, dan sengketa asuransi yang terkait dengan keluarga yang hancur oleh deportasi dan pembunuhan. Di seluruh Eropa, kasus-kasus serupa telah menunjukkan bagaimana pencurian masa perang tidak berakhir pada 1945. Pencurian itu sering kali dicuci melalui pasar yang terhormat, koleksi pribadi, dan institusi publik. Begitu urusan administrasi selesai, ketidakadilan pun mulai berkedok formalitas.

Itulah mengapa kisah ini masih terus membara. Ini bukan tentang sejarah usang. Ini tentang apakah negara-negara modern bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan saat mengutuk kejahatan Nazi. Jerman telah membangun tugu peringatan, menyampaikan pidato, dan membuat pelajaran sekolah seputar peringatan sejarah. Tetapi hukumlah yang membuat peringatan itu bukan lagi sekadar pertunjukan. Jika properti curian masih dilindungi oleh penundaan, birokrasi, dan kepentingan institusi, maka pelajaran dari Perang Dunia II belum sepenuhnya dipetik. Pelajaran itu hanya telah dikurasi.