Pengadilan Ungkap Borok Eropa: Penjara Jadi Tempat Subur Radikalisasi

Di seluruh Eropa, kasus pidana, banding, dan investigasi resmi mengungkap pola buruk yang sama. Orang-orang yang dipenjara karena terorisme, atau kejahatan kekerasan biasa yang punya kaitan dengan ekstremisme, mampu membangun pengaruh di dalam penjara. Padahal, penjara-penjara itu sudah penuh sesak, kekurangan staf, dan tidak siap. Beberapa dari mereka keluar menjadi lebih berbahaya daripada saat mereka masuk. Yang lain menggunakan waktu di penjara untuk mendapatkan status, koneksi, dan pengakuan dari narapidana yang lebih muda. Ini adalah jenis kegagalan institusional yang paling enggan diakui pemerintah. Sebab, ini berarti negara sudah memegang ancaman itu, tetapi tetap kehilangan kendali.

Prancis telah mengalami mimpi buruk ini secara terang-terangan. Negara ini berulang kali disorot karena penjaranya menjadi lahan subur bagi jaringan jihadis. Setelah serangan teror 2015 dan 2016, otoritas Prancis membentuk unit-unit khusus untuk narapidana yang teradikalisasi. Teorinya terdengar bagus. Pisahkan para perekrut. Awasi mereka dengan ketat. Hentikan penularan. Namun, kenyataan hukum dan praktiknya dengan cepat menjadi rumit. Pengadilan, lembaga pengawas, dan staf penjara semuanya menyuarakan kekhawatiran. Mereka ragu apakah tindakan isolasi itu sah, efektif, atau bahkan kontraproduktif. Dalam beberapa kasus, pengacara berpendapat bahwa pemisahan yang ketat justru mengubah narapidana menjadi simbol dan memperkuat ideologi mereka, bukan menghancurkannya.

Skala tantangan ini tidak bisa dibantah. Pejabat kehakiman Prancis selama bertahun-tahun telah melacak ratusan narapidana yang dihukum dalam kasus terorisme. Lebih banyak lagi yang ditandai karena radikalisasi. Laporan dari administrasi penjara Prancis dan penyelidikan parlemen menggambarkan fasilitas yang penuh sesak di mana pengawasan sangat terbatas. Di beberapa penjara, satu petugas diharapkan untuk mengelola terlalu banyak narapidana. Itu bukanlah rencana keamanan. Itu hanyalah angan-angan kosong berseragam.

Belgia telah menghadapi krisis yang sama dengan ruang gerak yang lebih sempit. Negara itu, yang terpukul parah oleh serangan Brussels, telah berulang kali menghadapi pertanyaan tentang narapidana ekstremis. Kemampuan negara untuk memantau mereka setelah bebas juga dipertanyakan. Salah satu episode yang paling mencolok datang dari bayang-bayang panjang Molenbeek, distrik Brussels yang menjadi terkenal setelah penyelidik menemukan hubungannya dengan berbagai jaringan teroris. Pejabat Belgia terpaksa menghadapi bagaimana penjara, jaringan di lingkungan sekitar, dan kontrol pasca-pembebasan yang lemah bisa tumpang tindih. Proses pengadilan dan laporan publik menunjukkan bagaimana orang-orang yang sudah dikenal oleh sistem dapat kembali terjerumus ke dalam bahaya.

Lalu ada Austria. Serangan Wina tahun 2020 memicu sorotan tajam terhadap pengawasan yudisial dan pemasyarakatan. Penyerangnya sebelumnya pernah dihukum dalam kasus terorisme dan dibebaskan lebih awal. Fakta itu meledak secara politik karena satu alasan. Kegagalan itu mustahil untuk ditutup-tutupi. Jaksa kemudian memeriksa apakah tanda-tanda peringatan telah terlewat dan apakah berbagai lembaga telah berbagi informasi dengan benar. Sebuah komisi resmi menemukan kerusakan serius dalam komunikasi dan pengawasan. Ini bukan sekadar satu orang yang lolos dari celah. Ini adalah rantai birokrasi dan hukum yang gagal di bawah tekanan.

Inggris punya catatan peringatan dari ruang sidangnya sendiri. Serangan Fishmongers' Hall tahun 2019 dan serangan Streatham tahun 2020 memaksa publik menghadapi kenyataan pahit tentang pelaku teror yang dibebaskan dari penjara. Dalam kedua kasus, para pelaku telah dihukum karena pelanggaran terorisme. Dalam kedua kasus, mereka menyerang setelah bebas. Anggota parlemen Inggris merespons dengan memperketat aturan hukuman dan pembebasan bagi narapidana teroris. Mereka mendorong perubahan hukum darurat yang membuat beberapa pelanggar lebih sulit untuk bebas secara otomatis di tengah masa hukuman. Pemerintah menyebutnya sebagai sebuah ketegasan. Para kritikus melihatnya sebagai undang-undang yang dibuat karena panik. Namun, fakta intinya tetap sama: hakim, otoritas pembebasan bersyarat, dan pejabat penjara dipaksa membuat keputusan hidup-mati dalam sistem yang telah terbukti bisa salah membaca risiko.

Bukti di balik kekhawatiran ini bukan didasarkan pada rumor. Dewan Eropa, inspektorat nasional, dan pemantau penjara independen telah berulang kali memperingatkan. Penjara yang penuh sesak, kekurangan staf, dan program deradikalisasi yang tidak konsisten menciptakan kondisi ideal bagi pengaruh ekstremis. Para peneliti yang mempelajari radikalisasi di penjara telah lama menemukan bahwa narapidana yang rentan dapat tertarik pada identitas ekstremis di dalam tahanan. Terutama para pemuda dengan riwayat kekerasan, trauma, atau isolasi sosial. Penjara bukanlah kotak netral. Ini adalah ruang bertekanan tinggi. Jika negara tidak mengontrol ideologi di dalamnya, orang lain yang akan melakukannya.

Hal yang membuat ini menjadi kisah hukum dan keadilan, bukan hanya kisah keamanan, adalah benturan antara hak dan risiko. Pengadilan-pengadilan Eropa harus menimbang apakah pemerintah dapat mengisolasi narapidana yang teradikalisasi tanpa melakukan perlakuan kejam. Pengacara hak asasi manusia telah menantang penahanan sel isolasi yang berkepanjangan dan sistem klasifikasi yang pukul rata. Argumen mereka ada benarnya. Sebuah negara demokrasi tidak bisa mengkhotbahkan supremasi hukum sambil diam-diam membangun lubang hitam hukum di dalam penjaranya. Namun, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi publik dari narapidana yang menggunakan penjara sebagai mimbar untuk menyebarkan kekerasan. Bentrokan itu kini semakin sering terjadi di ruang sidang dengan tensi politik yang lebih panas.

Spanyol menawarkan versi lain dari perjuangan yang sama. Otoritas penjaranya telah bekerja untuk menyebar narapidana yang terkait dengan jaringan jihadis, bukan mengumpulkan mereka. Harapannya adalah untuk memutus rantai pengaruh. Namun, pengawasan hukum juga mengikuti di sana, terutama atas klaim pengawasan, klasifikasi, dan rehabilitasi. Pengadilan dan jaksa Jerman juga bergulat dengan kasus-kasus yang melibatkan para kombatan yang kembali, propagandis, dan kontak ekstremis di penjara. Di beberapa negara bagian Jerman, para pejabat bertahun-tahun yang lalu mengakui bahwa imam penjara, pelatihan staf, dan berbagi intelijen perlu perbaikan serius. Ketika sebuah negara mengatakan sedang "meninjau prosedur" setelah serangan, publik mendengar kebenaran di baliknya: prosedurnya memang tidak cukup baik.

Tuduhan paling eksplosif yang membayangi masalah ini adalah sesuatu yang jarang diucapkan pemerintah dengan lantang. Selama bertahun-tahun, banyak pemimpin lebih memilih pencitraan lewat pidato anti-teror daripada pekerjaan yang lebih sulit yaitu reformasi penjara. Membangun kekuatan pengawasan baru terlihat hebat secara politik. Merekrut lebih banyak staf penjara, meningkatkan layanan kesehatan mental, dan memperbaiki program deradikalisasi tidaklah demikian. Padahal, pekerjaan yang tidak hebat itulah yang sering kali menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Skandalnya bukan karena radikalisasi di penjara itu ada. Skandalnya adalah begitu banyak sistem yang tahu polanya tetapi tetap bergerak terlalu lambat.

Tidak ada kebijakan ajaib di sini. Isolasi massal bisa menjadi bumerang. Rehabilitasi yang naif bisa gagal. Pembebasan otomatis bisa jadi gegabah. Penahanan tanpa batas waktu bisa merusak hak-hak dasar. Tetapi, berpura-pura ini adalah kontradiksi yang tidak terpecahkan adalah lari dari tanggung jawab. Pengadilan mulai memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan yang lebih sulit: Siapa tahu apa? Mengapa seorang narapidana dibebaskan? Mengapa sebuah peringatan diabaikan? Mengapa satu unit penjara kekurangan staf? Mengapa satu lembaga menyimpan informasi dari yang lain? Itu adalah pertanyaan hukum, bukan ketakutan yang abstrak.

Pelajaran yang lebih dalam sangatlah pahit. Sistem peradilan sering kali paling rentan bukan dalam persidangan yang dramatis, tetapi dalam mesin birokrasi yang membosankan antara penjatuhan hukuman dan pembebasan. Di situlah para ekstremis merekrut, di mana para pejabat mengambil jalan pintas, dan di mana kegagalan-kegagalan kecil administrasi menumpuk menjadi bencana besar. Masalah radikalisasi di penjara Eropa tidak muncul dalam semalam. Masalah ini dibangun, dari satu laporan yang diabaikan dan satu sayap penjara yang kelebihan muatan pada satu waktu.

Kini, tagihannya datang di ruang sidang. Para hakim sedang meninjau puing-puing kegagalan. Jaksa sedang mengejar pertanggungjawaban. Keluarga korban bertanya mengapa negara tidak melakukan tugasnya yang paling dasar. Dan jawabannya, berulang kali, adalah jawaban yang paling tidak ingin diberikan oleh pemerintah: mereka melihat bahayanya, tetapi sistemnya lebih lemah daripada pidato-pidato mereka.