Tuntutan Hukum Mahal, Senjata Paling Ampuh Membungkam Kritik

Kasus-kasus ini sering disebut SLAPP, singkatan dari strategic lawsuits against public participation (gugatan hukum strategis terhadap partisipasi publik). Istilahnya terdengar teknis, tetapi efeknya tidak. Seorang pengusaha kaya, politisi, perusahaan, atau tokoh publik mengajukan gugatan pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau gangguan bisnis terhadap seorang wartawan, peneliti, aktivis, atau media kecil. Sekalipun gugatan itu lemah, pihak tergugat bisa menghadapi tagihan hukum selama bertahun-tahun, tumpukan dokumen tanpa akhir, dan ancaman kebangkrutan yang terus-menerus. Dalam praktiknya, itu sudah cukup. Anda tidak perlu membuktikan sebuah berita itu salah jika Anda bisa membuat pengawasan itu menjadi terlalu mahal untuk ditanggung secara finansial.

Ini bukan masalah sepele. Hal ini telah didokumentasikan di seluruh Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Asia. Dewan Eropa, Komisi Eropa, kelompok-kelompok kebebasan pers, dan para pendukung reformasi hukum semuanya telah memperingatkan bahwa gugatan hukum yang menyalahgunakan sistem peradilan dipakai untuk membungkam pemberitaan dan suara-suara untuk kepentingan publik. Koalisi CASE, yang melacak kasus SLAPP di Eropa, telah melaporkan ratusan kasus di seluruh benua dalam beberapa tahun terakhir. Catatan tersebut hampir pasti lebih rendah dari angka sebenarnya, karena banyak ancaman tidak pernah dipublikasikan dan banyak target memilih berdamai secara diam-diam.

Pembunuhan jurnalis Malta, Daphne Caruana Galizia, pada tahun 2017 menjadi simbol brutal dari pertaruhan yang ada. Kasusnya juga mengungkap tekanan hukum yang bisa datang sebelum kekerasan fisik. Pada saat kematiannya, ia dilaporkan menghadapi puluhan gugatan pencemaran nama baik. Poinnya di sini bukan untuk menyamakan berbagai bentuk serangan. Pembunuhan dan gugatan perdata tidaklah sama. Namun, polanya penting. Ketika orang-orang berkuasa bisa mengeroyok seorang wartawan dengan berbagai gugatan, mereka dapat mengubah sistem peradilan menjadi mesin untuk meneror, jauh sebelum pengadilan mana pun memeriksa pokok perkaranya.

Di Amerika Serikat, lanskap hukumnya campur aduk. Negara ini memiliki perlindungan kebebasan berpendapat yang lebih kuat daripada banyak negara lain karena Amandemen Pertama dan preseden Mahkamah Agung, terutama standar "niat jahat yang nyata" (actual malice) untuk pejabat dan tokoh publik dalam kasus pencemaran nama baik yang ditetapkan oleh kasus New York Times v. Sullivan. Standar itu adalah perisai utama. Tapi itu bukan perisai ajaib. Membela diri dari sebuah kasus tetap mahal, dan undang-undang anti-SLAPP sangat bervariasi di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian memiliki undang-undang yang kuat yang memungkinkan kasus dibatalkan sejak awal dan biaya hukum diganti. Negara bagian lain memiliki perlindungan yang lemah atau tidak sama sekali. Perbedaan ini berarti hak Anda untuk berbicara bisa sangat bergantung pada di mana Anda tinggal.

Di Inggris, hukum pencemaran nama baik telah lama dikritik karena lebih menguntungkan penggugat, bahkan setelah reformasi. London menjadi terkenal karena praktik yang oleh para kritikus disebut *libel tourism*, di mana tokoh-tokoh kaya mencari pengadilan yang dianggap menguntungkan untuk gugatan terkait reputasi. Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 2013 memang menambah beberapa rintangan, termasuk syarat adanya kerugian yang serius, tetapi kekhawatiran tidak pernah hilang. Jurnalis investigasi dan penerbit masih memperingatkan bahwa biaya untuk membela diri dari sebuah kasus di Inggris dan Wales bisa sangat besar. Itulah skandal yang sebenarnya. Sebuah sistem hukum bisa mengakui kebebasan berekspresi secara teori, tetapi dalam praktiknya membuatnya tidak terjangkau karena biaya.

Penyebab dasarnya sangat sederhana. Sistem peradilan dibangun dengan asumsi bahwa kedua belah pihak menggunakan pengadilan dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang nyata. Asumsi itu runtuh ketika satu pihak memiliki sumber daya yang nyaris tak terbatas, sementara pihak lain bergantung pada donasi, penghasilan seorang pekerja lepas (freelancer), atau anggaran surat kabar lokal yang makin menyusut. Tambahkan penerbitan digital ke dalam campuran ini, dan targetnya menjadi berlipat ganda. Sekarang lebih mudah dari sebelumnya untuk menerbitkan kritik. Namun, juga lebih mudah bagi penggugat kaya untuk mengancam banyak orang sekaligus, di berbagai negara, dengan gugatan yang dirancang untuk memaksimalkan rasa takut.

Ada argumen tandingan yang sah, dan itu penting. Hukum pencemaran nama baik ada karena suatu alasan. Tuduhan palsu dapat menghancurkan reputasi, karier, dan keluarga. Orang yang difitnah membutuhkan jalur hukum. Itu bukan sensor. Itu adalah keadilan dasar. Masalahnya bukan karena hak atas reputasi itu ada. Masalahnya adalah pihak-pihak yang menyalahgunakan hukum memakai hak-hak tersebut sebagai senjata. Setiap reformasi yang serius harus tetap melindungi upaya hukum yang nyata untuk kerugian yang nyata, sambil menyaring kasus-kasus yang tujuan utamanya adalah intimidasi.

Kerusakan dari gugatan-gugatan ini menyebar jauh melampaui pihak tergugat. Sebuah ruang redaksi kecil yang melihat media lain tenggelam dalam biaya hukum mungkin akan membatalkan sebuah berita sebelum diterbitkan. Seorang akademisi mungkin menghindari menyebut nama perusahaan dalam laporannya. Seorang aktivis lokal mungkin menghapus sebuah utas di media sosial, bukan karena itu salah, tetapi karena membayar pengacara berarti kehilangan uang untuk bayar sewa. Di sinilah publik paling dirugikan. Korupsi, produk yang tidak aman, pelanggaran hak-hak buruh, penyelewengan keuangan, dan konflik kepentingan politik menjadi lebih sulit untuk diungkap. Sikap diam tidak selalu dipaksakan. Sering kali, sikap diam itu dibeli.

Ada bukti bahwa reformasi bisa berhasil. Undang-undang anti-SLAPP di tempat-tempat seperti Ontario di Kanada dirancang untuk memungkinkan pengadilan menolak kasus-kasus tak berdasar sejak dini ketika kasus tersebut menargetkan ekspresi tentang masalah kepentingan publik. Uni Eropa mengadopsi arahan anti-SLAPP pada tahun 2024 yang bertujuan melindungi orang-orang yang terlibat dalam partisipasi publik dari proses pengadilan yang jelas-jelas tidak berdasar atau menyalahgunakan hukum dalam kasus perdata lintas batas. Para kritikus dengan tepat mencatat keterbatasannya. Arahan tersebut tidak menyelesaikan setiap kasus domestik, dan implementasinya akan lebih penting daripada kata-kata di atas kertas. Namun, arahnya sudah benar. Pembatalan kasus sejak dini, hukuman biaya bagi penggugat yang menyalahgunakan hukum, dan perlindungan kuat terhadap praktik mencari pengadilan yang paling menguntungkan (*forum shopping*) bukanlah hal yang radikal. Hal-hal itu sudah seharusnya ada sejak lama.

Pengadilan juga perlu punya keberanian untuk menyebut penyalahgunaan sebagai penyalahgunaan. Hakim tidak boleh memperlakukan setiap kasus reputasi sebagai setara secara moral ketika fakta menunjukkan adanya kampanye yang jelas untuk mengintimidasi. Badan legislatif harus memperluas perlindungan anti-SLAPP, bukan mempersempitnya. Bantuan hukum dan dukungan pro bono untuk terdakwa dalam kasus kepentingan publik harus diperluas. Ruang redaksi, universitas, dan kelompok masyarakat sipil membutuhkan dana pembelaan bersama, karena target yang terisolasi adalah mangsa yang mudah. Transparansi juga penting. Ketika ancaman tetap dirahasiakan, taktik ini akan terus berhasil.

Ada satu lagi kebenaran yang tidak nyaman. Masalah ini memburuk tepat pada saat jurnalisme independen semakin miskin. Media lokal telah dihancurkan di banyak negara. Pekerja lepas (freelancer) melakukan porsi yang lebih besar dari peliputan berisiko tanpa dukungan institusional yang pernah ada. Hasilnya adalah ketidakseimbangan yang berbahaya. Orang-orang yang melakukan beberapa pekerjaan akuntabilitas terpenting sering kali adalah yang paling tidak mampu bertahan dalam perang hukum. Ini bukanlah koreksi pasar yang sehat. Ini adalah cetak biru bagi impunitas.

Mitos yang rapi dan menenangkan adalah bahwa kebebasan berpendapat mati dalam konfrontasi dramatis antara pembangkang yang berani dan negara yang represif. Terkadang memang begitu. Tetapi sebagian besar kebebasan berpendapat mati di ruang rapat, setelah surat dari pengacara tiba dan seseorang menghitung biaya untuk mengatakan kebenaran. Ini bukan masalah sampingan dalam sistem peradilan. Ini adalah ujian apakah hukum melindungi partisipasi publik atau diam-diam menjualnya kepada penawar tertinggi.

Jika negara-negara demokrasi serius tentang debat terbuka, mereka harus berhenti berpura-pura bahwa hanya pemerintah yang bisa melakukan sensor. Kekayaan bisa menyensor. Proses hukum bisa menyensor. Biaya bisa menyensor. Dan ketika sistem hukum membiarkan itu terjadi, ia tidak sedang membela keadilan. Ia justru ikut menguburnya.