Di Eropa, Ketakutan Teror Jadi Senjata Politik Kelompok Kanan Keras

Itulah kisah politik yang sesungguhnya sedang terjadi di seluruh Eropa. Terorisme Islamis bukan hanya masalah keamanan. Ini adalah kekuatan yang menata ulang pemilu, pesan kampanye, negosiasi koalisi, dan kepercayaan publik pada negara. Terorisme telah menjadi pemantik dalam pemberontakan yang lebih luas terhadap partai-partai mapan. Partai-partai ini bertahun-tahun menjanjikan keamanan sekaligus keterbukaan, namun yang dirasakan publik justru sebaliknya.

Prancis adalah contoh yang paling jelas. Negara ini telah mengalami serangkaian panjang serangan Islamis. Mulai dari pembantaian Bataclan pada 2015 hingga pembunuhan guru Samuel Paty pada 2020. Serangan pisau setelahnya juga terus membuat ancaman itu hidup dalam ingatan publik. Pertumpahan darah itu tidak hanya meninggalkan luka. Peristiwa itu mengubah peta politik. Marine Le Pen dan partainya, National Rally, selama bertahun-tahun bergerak dari pinggiran menuju pusat politik. Caranya dengan mengikat isu migrasi, kontrol perbatasan, sekularisme, kejahatan, dan kekerasan jihadis menjadi satu argumen lugas: negara Prancis telah kehilangan kendali. Pesan itu bukan lagi pesan dari kelompok pinggiran. Dalam pemilu Parlemen Eropa 2024, National Rally mengalahkan telak kubu Presiden Emmanuel Macron. Kemenangan ini ikut memicu pertaruhan Macron untuk mengadakan pemilu parlemen yang dipercepat. Teror bukan satu-satunya alasan, tetapi ia memupuk suasana kelelahan nasional yang membuat pesan Le Pen diterima.

Kisah yang sama, dengan variasi lokal, menyebar ke tempat lain. Di Jerman, kebangkitan politik Alternative for Germany (AfD) tidak dimulai dengan teror. Partai ini tumbuh melalui kemarahan atas migrasi, inflasi, identitas, dan ketidakpercayaan pada elite. Namun, rencana dan serangan jihadis menajamkan kemarahan itu. Setelah beberapa insiden besar dan peringatan keamanan, AfD tanpa henti mendorong satu tema: pemerintah meminta rakyat biasa menanggung risiko, sementara mereka mengatur apa yang boleh dikatakan rakyat tentang risiko itu. Pesan tersebut mungkin terdengar buruk bagi sebagian pemilih, tetapi sangat menarik bagi yang lain. Badan intelijen dalam negeri Jerman telah berulang kali memperingatkan tentang ekstremisme Islamis dan bahaya dari kelompok kanan ekstrem. Namun dalam politik, reaksi publik sering kali paling kuat terhadap kekerasan jalanan yang terlihat dan kegagalan deportasi. Di situlah pemilu dimenangkan.

Lihatlah Belanda. Geert Wilders menghabiskan bertahun-tahun membangun citra politik. Ia mengklaim para elite Belanda terlalu takut untuk menghadapi Islam radikal dan ketegangan sosial yang terkait dengan imigrasi. Untuk waktu yang lama, banyak dari kalangan mapan menganggapnya sebagai provokator profesional. Lalu, para pemilih memberikan partainya kemenangan mengejutkan di posisi pertama dalam pemilu 2023. Biaya perumahan, tekanan suaka, dan ketidakpercayaan pada pemerintah semuanya berpengaruh. Namun, peringatan lamanya tentang keamanan dan perpecahan budaya tiba-tiba tidak lagi terdengar seperti obsesi kelompok pinggiran. Peringatan itu terdengar seperti ringkasan dari kecemasan publik. Dia tidak menciptakan ketakutan itu. Dia memanennya.

Kelompok tengah terus membuat kesalahan yang sama. Mereka menganggap setiap lonjakan suara untuk kelompok anti-kemapanan sebagai masalah komunikasi. Padahal bukan. Ini adalah masalah kredibilitas. Ketika pemerintah mengatakan ancaman teror itu serius tapi bisa dikelola, lalu gagal menyingkirkan risiko yang sudah diketahui, publik menyadarinya. Di beberapa negara Eropa, para penyerang adalah orang-orang yang sudah dikenal pihak berwenang, orang yang diawasi, atau orang yang lolos dari celah dalam sistem suaka, penjara, atau deportasi. Setelah penikaman di sekolah Arras di Prancis pada 2023, perhatian kembali tertuju pada kegagalan pengawasan dan jaringan radikalisasi. Setelah serangan atau rencana serangan di Jerman, para pejabat menghadapi pertanyaan yang sama: jika negara tahu cukup banyak untuk khawatir, mengapa tidak bertindak cukup cepat untuk menghentikannya?

Di sinilah politik menjadi mudah meledak. Publik melihat sebuah sistem yang sangat aktif dalam prosedur tetapi anehnya pasif dalam pencegahan. Berkas dibuka. Tingkat ancaman dinaikkan. Pidato diberikan. Namun dalam banyak kasus, penyerang tetap bisa mencapai guru, pasar, gereja, stasiun kereta, atau festival. Kesenjangan antara kesadaran resmi dan keselamatan publik ini adalah racun politik. Hal ini tidak hanya melahirkan kemarahan tetapi juga kecurigaan. Pemilih mulai berpikir bahwa negara entah terlalu lemah, terlalu ideologis, atau terlalu takut pada reaksi hukum dan budaya untuk menegakkan aturannya sendiri. Kecurigaan itu sekarang menjadi salah satu aset kampanye paling berharga bagi kelompok kanan.

Data di balik sentimen ini bukanlah khayalan. Laporan terorisme tahunan Europol menunjukkan bahwa serangan jihadis di Eropa lebih sedikit dibandingkan pada puncak masa ISIS. Namun, ancamannya tetap ada dan kuat secara ideologis. Dinas keamanan di Prancis, Jerman, Belgia, dan Inggris telah berulang kali memperingatkan bahwa propaganda online, radikalisasi oleh pelaku tunggal, dan rekrutmen di penjara menjaga bahaya itu tetap hidup bahkan setelah ISIS runtuh. Di Inggris, MI5 mengatakan sebagian besar rencana serangan tahap akhir melibatkan individu yang terinspirasi oleh ideologi Islamis. Jadi, publik tidak bereaksi terhadap fiksi. Publik bereaksi terhadap ancaman nyata, yang tersaring melalui kegagalan kebijakan dan penyangkalan politik selama bertahun-tahun.

Itu tidak berarti setiap jawaban dari kelompok kanan keras itu jujur. Jauh dari itu. Banyak dari partai-partai ini mengeksploitasi serangan untuk menyebarkan klaim umum tentang jutaan Muslim biasa yang tidak ada hubungannya dengan terorisme. Mereka menyamaratakan perbedaan yang sebenarnya penting. Mereka mengubah duka menjadi kesalahan kolektif. Beberapa juga lebih piawai menunjukkan kemarahan daripada memerintah. Begitu mendekati kekuasaan, slogan-slogan mereka berbenturan dengan pengadilan, kekurangan tenaga kerja, hukum internasional, dan kenyataan ekonomi bahwa banyak negara Eropa sangat bergantung pada imigrasi. Tetapi, bahkan ketika solusi mereka dangkal, mereka menang karena mereka terdengar seolah-olah menganggap ancaman itu dengan serius.

Partai-partai arus utama sekarang terjebak oleh sikap mereka sendiri yang selalu menghindar. Jika mereka berbicara terlalu lembut, mereka terlihat tidak peduli. Jika mereka meniru kelompok kanan, mereka terlihat panik dan tidak tulus. Inilah mengapa pusat politik Eropa terasa begitu rapuh. Mereka mencoba mempertahankan demokrasi liberal sambil menjelaskan kegagalan pemerintah dalam salah satu tugas tertua negara: menjaga keamanan rakyat di sekolah, jalanan, dan ruang publik.

Hasil yang paling berbahaya mungkin adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Serangan teror tidak lagi hanya membunuh korban. Serangan itu dapat memicu guncangan kebijakan yang mengubah seluruh sistem politik. Undang-undang darurat diperluas. Aturan suaka diperketat. Pengawasan meningkat. Gerakan protes menjadi radikal sebagai respons. Komunitas Muslim merasa terpojok. Kelompok kanan ekstrem mendapat keuntungan dari reaksi negatif ini. Lalu serangan lain terjadi, dan siklusnya dimulai lagi. Penyerang mungkin bertindak sendiri, tetapi konsekuensi politiknya bersifat kolektif dan sangat besar.

Eropa tidak hanya melawan terorisme. Eropa sedang memperebutkan dampak dari terorisme yang berulang terhadap demokrasi itu sendiri. Itulah pertarungan yang sesungguhnya sekarang. Bukan hanya apakah negara dapat menghentikan rencana serangan berikutnya, tetapi apakah ketakutan dan kemarahan yang tersisa akan memberikan kekuasaan permanen kepada partai-partai yang membangun kebangkitan mereka di atas satu klaim kejam: ketika kelompok mapan kehilangan kendali atas kekerasan, mereka juga kehilangan hak untuk memerintah.