Kampanye Politik Pindah ke Bayang-Bayang Digital, Aturan Gagal Mengejar

Ini penting karena demokrasi bergantung pada persuasi publik yang setidaknya sebagian dilakukan secara terbuka. Jika partai membuat klaim di ruang publik, lawan, jurnalis, dan pemilih bisa menanggapinya. Tapi jika kampanye terjadi melalui pesan-pesan terpisah yang dikirim ke ribuan kelompok kecil, seluruh sistem mulai membusuk. Satu kelompok mendengar soal pajak. Kelompok lain mendengar ketakutan soal kejahatan. Kelompok lainnya lagi mendapat umpan isu identitas. Ada juga yang mendapat kebohongan berkedok nasihat pribadi. Sang kandidat bisa mengatakan hal yang berbeda kepada orang yang berbeda, namun tetap berpura-pura memiliki satu program yang sama.

Buktinya tidak lagi sedikit. Bukti ada di mana-mana. Di Amerika Serikat, kampanye politik telah menghabiskan banyak uang selama bertahun-tahun untuk iklan digital yang ditargetkan melalui platform besar, bahkan saat regulator kesulitan mengikutinya. Meta dan Google sama-sama membangun pustaka iklan setelah adanya tekanan publik dan pengawasan regulator, tetapi para peneliti berulang kali menyatakan arsip-arsip tersebut tidak lengkap atau sulit digunakan. Inilah inti masalahnya dalam skala kecil: bahkan di tempat di mana alat transparansi ada, alat itu tidak lengkap, terlambat, atau mudah diakali.

Di India, tempat ratusan juta orang menggunakan WhatsApp dan YouTube, pemilu telah menunjukkan betapa kuatnya jaringan tertutup dan semi-tertutup. Selama kampanye nasional sebelumnya, partai politik dan relawan mengandalkan struktur grup WhatsApp yang besar untuk menyebarkan poin-poin diskusi, video, dan meme dengan cepat. Para peneliti, jurnalis, dan pemeriksa fakta mendokumentasikan gelombang konten palsu atau menyesatkan yang bergerak melalui sistem tersebut. Skalanya sangat besar karena India bukan sekadar negara demokrasi biasa. India adalah negara dengan jumlah pemilih terbesar di bumi. Ketika kerahasiaan digital menjadi normal di sana, itu bukan lagi cerita sampingan. Itu adalah sebuah peringatan.

Brasil memberikan pelajaran pahit lainnya. Dalam pemilu 2018, WhatsApp dilaporkan secara luas sebagai medan pertempuran politik utama. Investigasi jurnalistik dan perdebatan publik setelahnya berfokus pada pengiriman pesan massal, misinformasi, dan peran grup-grup pribadi yang hampir tidak bisa diawasi oleh pihak luar. Otoritas pemilu dan pengadilan Brasil sejak itu mencoba merespons disinformasi online dengan lebih agresif, tetapi masalah yang lebih dalam tetap ada: penegakan hukum selalu mengejar trik yang terbaru.

Bahkan di Eropa, di mana regulator telah bergerak lebih keras melawan kekuatan platform, masalah ini belum hilang. Uni Eropa telah mendorong aturan digital baru dan pengawasan yang lebih ketat terhadap iklan politik online. Ini adalah kemajuan yang serius. Namun, undang-undang yang bertujuan untuk transparansi masih berbenturan dengan kenyataan sederhana. Kampanye tidak lagi hanya perlu mengandalkan pembelian iklan formal. Mereka bisa menggunakan influencer, halaman tidak resmi, jaringan relawan, tokoh media partisan, dan kelompok-kelompok isu yang mengaburkan batas antara wacana sipil dan operasi kampanye. Pesan sampai ke pemilih. Akuntabilitasnya sering kali tidak.

Pergeseran ini terjadi karena alasan yang jelas. Persuasi digital itu murah, cepat, dan mudah disesuaikan. Sebuah kampanye dapat menguji pesan secara langsung, melihat data interaksi, lalu menggandakan apa pun yang memancing kemarahan atau ketakutan. Itu bukan sebuah kecacatan dalam sistem. Itulah model bisnis sebagian besar internet modern. Kemarahan menarik perhatian. Perhatian mendorong penyebaran. Penyebaran membentuk politik. Jika itu terdengar sinis, bagus. Memang seharusnya begitu.

Ada juga celah hukum yang tidak pernah dirancang untuk ditangani oleh undang-undang pemilu lama. Banyak sistem demokrasi dirancang untuk media siaran, materi cetak, dan periode kampanye yang jelas. Tapi apa sebenarnya yang dianggap sebagai iklan politik ketika seorang kreator gaya hidup tiba-tiba mengunggah video patriotik yang secara diam-diam menggemakan pesan partai? Apa yang dianggap sebagai koordinasi ketika sekutu partai, yang secara resmi independen, menyebarkan klip serangan tajam ke jutaan pengikut? Apa yang dianggap sebagai kampanye ketika sebuah pesan diteruskan di grup pribadi alih-alih dibeli melalui saluran platform resmi? Kategori-kategori lama kini mulai retak.

Para pembela lanskap baru ini memiliki satu poin kuat. Media digital menurunkan hambatan untuk masuk. Kandidat yang lebih kecil, gerakan dari luar sistem, dan kampanye komunitas sekarang dapat menjangkau pemilih tanpa uang yang dulu dibutuhkan untuk televisi atau media cetak nasional. Itu nyata. Media sosial telah membuka ruang politik di banyak negara. Gerakan protes, kampanye antikorupsi, dan suara-suara yang terpinggirkan semuanya telah menggunakan alat digital untuk menembus para penjaga gerbang. Siapa pun yang berpura-pura tatanan media lama itu suci berarti menjual nostalgia, bukan kebenaran.

Namun argumen itu tidak menghapus kenyataan yang lebih kelam. Alat yang sama yang memungkinkan pihak luar untuk berorganisasi juga memungkinkan para aktor kuat untuk membanjiri ruang publik dengan manipulasi. Dan para aktor kuat biasanya beradaptasi paling cepat. Partai-partai mapan, donatur kaya, dan konsultan profesional dapat membeli data, menyewa 'pabrik konten', menanamkan narasi, dan mengeksploitasi algoritma platform dalam skala industri. Hasilnya bukanlah demokrasi digital yang romantis. Sering kali, hasilnya adalah medan pertempuran yang lebih bising, lebih keruh, dan lebih sinis.

Konsekuensinya serius. Pertama, pemilih kehilangan satu set fakta yang sama. Penelitian dari banyak negara menunjukkan kekhawatiran tentang misinformasi meningkat seiring dengan ketergantungan pada platform online untuk berita. Kedua, kepercayaan pada pemilu kembali terpukul. Ketika orang percaya jaringan tersembunyi dan kebohongan yang ditargetkan mengarahkan hasil, kecurigaan menyebar melampaui satu rumor tertentu. Ketiga, akuntabilitas melemah. Jika partai dapat berkampanye melalui lapisan-lapisan penyangkalan, hukuman menjadi jarang dan selektif. Hal ini justru mengundang lebih banyak penyalahgunaan, bukan lebih sedikit.

Dampaknya tidak hanya bersifat nasional. Dampak itu juga terasa di tingkat lokal. Seorang pemilih di kota mungkin menerima pesan menakut-nakuti yang spesifik untuk lingkungannya tentang imigran, perumahan, atau kejahatan yang tidak pernah muncul dalam debat di televisi. Seorang petani mungkin mendapat satu janji tentang subsidi sementara para profesional di perkotaan mendapat janji lain tentang disiplin fiskal. Ini bukan hanya segmentasi. Kampanye selalu menyesuaikan argumen. Masalahnya dimulai ketika penyesuaian menjadi kerahasiaan, dan kerahasiaan menjadi kontradiksi.

Jadi, apa yang harus dilakukan negara-negara demokrasi? Pertama, berhenti berpura-pura transparansi sukarela sudah cukup. Platform harus diwajibkan untuk memelihara arsip publik yang kuat dan dapat dicari untuk iklan politik dan iklan berbasis isu, lengkap dengan informasi penargetan, data pengeluaran, dan label yang jelas. Bukan janji yang tidak jelas. Pengungkapan yang nyata. Kedua, regulator memerlukan aturan yang mencakup influencer berbayar dan kemitraan kampanye terselubung, bukan hanya pembelian iklan cara lama.

Ketiga, aplikasi pesan terenkripsi dan pribadi memerlukan pendekatan kebijakan yang realistis. Tidak ada orang serius yang boleh menuntut pengawasan massal terhadap percakapan pribadi. Itu akan menjadi obat yang lebih buruk daripada penyakitnya. Tetapi platform masih dapat membatasi penerusan pesan massal, memberi label pada perilaku distribusi massal, dan bekerja sama dengan upaya integritas pemilu tanpa membaca pesan semua orang. WhatsApp sendiri memperkenalkan batasan penerusan di beberapa negara setelah berulang kali muncul kekhawatiran penyalahgunaan. Itu tidak menyelesaikan segalanya, tetapi itu menunjukkan bahwa pilihan desain itu penting.

Keempat, partai politik perlu menghadapi hukuman yang lebih berat ketika para operator atau kelompok yang berafiliasi berulang kali menggunakan taktik digital yang menipu. Denda yang nyaris tidak terasa adalah sebuah lelucon. Negara demokrasi tidak dapat mempertahankan debat terbuka dengan mengabaikan manipulasi terselubung dan menyebutnya inovasi.

Kebenaran kasarnya adalah ini: hukum pemilu masih bertindak seolah-olah politik terjadi di atas panggung, sementara kampanye modern sering kali terjadi di dalam labirin. Kesenjangan itu berbahaya. Demokrasi tidak runtuh hanya ketika tank-tank bergulir. Demokrasi juga melemah ketika persuasi menjadi tidak dapat dilacak, ketika setiap pemilih melihat realitas yang berbeda, dan ketika tidak ada yang bisa menjawab dengan jelas pertanyaan demokrasi paling tua: siapa yang mencoba memengaruhi saya, dan mengapa? Jika pemerintah tidak menyeret aturan pemilu ke era digital, kampanye akan terus bergerak lebih dalam ke bayang-bayang. Dan publik akan diminta untuk memercayai apa yang tidak bisa lagi mereka lihat.