Melawan Sains Palsu: Dunia Internasional Gempur Tes Forensik Usang untuk Menjerat Isu Seksualitas

Skala penyalahgunaan hukum ini sangat mengejutkan, meskipun jarang menjadi berita utama di dunia Barat. Selama satu dekade terakhir, organisasi seperti Human Rights Watch telah mendokumentasikan penggunaan sistematis pemeriksaan paksa ini di puluhan negara, meliputi kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara. Prosedurnya biasanya melibatkan dokter yang ditunjuk negara untuk memeriksa seorang tahanan secara paksa. Tujuannya adalah mencari perubahan fisiologis yang secara keliru diyakini pihak berwenang sebagai indikasi riwayat perilaku homoseksual. Pada tahun 2016, Independent Forensic Expert Group, yang terdiri dari para ahli forensik terkemuka dunia, mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk praktik tersebut. Mereka memastikan bahwa pemeriksaan ini sama sekali tidak memiliki nilai medis atau ilmiah. Bentuk fisik atau tonus tubuh seseorang tidak dapat secara andal membuktikan atau menyangkal riwayat seksual mereka.

Untuk memahami mengapa sistem peradilan masih mengandalkan malapraktik hukum dan medis yang begitu parah, kita harus melihat sejarah hukum pidana. Banyak kitab undang-undang pidana yang mengkriminalisasi sodomi atau tindakan tidak wajar diberlakukan pada masa pemerintahan kolonial Inggris atau Prancis. Ketika undang-undang ini pertama kali ditulis, jaksa memerlukan cara untuk memenuhi beban pembuktian di pengadilan atas suatu tindakan yang biasanya terjadi di ruang tertutup. Mereka beralih ke teori tahun 1857 dari seorang dokter forensik Prancis bernama Auguste Ambroise Tardieu. Dia secara keliru mengklaim bahwa sering melakukan hubungan seks anal akan menghasilkan tanda-tanda fisik permanen yang dapat diidentifikasi. Dunia kedokteran modern telah menyangkal teorinya lebih dari seabad yang lalu. Namun, sistem hukum di beberapa negara modern tidak pernah memperbarui standar pembuktian mereka untuk menyesuaikan dengan kenyataan.

Akibatnya, polisi dan jaksa terus menuntut bukti fisik untuk membangun kasus mereka, dan pemeriksa medis negara mematuhinya agar roda peradilan tetap berjalan. Dalam lingkungan hukum seperti ini, surat keterangan dokter yang berstempel resmi sudah cukup bagi seorang hakim untuk menjatuhkan vonis bersalah. Pengadilan memperlakukan laporan medis palsu ini dengan bobot yang sama seperti hakim di negara lain memperlakukan hasil tes DNA. Ini adalah lingkaran setan yang mematikan. Hukum pidana kuno menuntut bukti fisik, dan sistem medis negara yang patuh menciptakan bukti itu untuk memuaskan pengadilan.

Dampak dari praktik hukum ini terhadap manusia sangat menghancurkan. Para tersangka yang ditangkap karena dicurigai melanggar undang-undang moralitas publik sering kali ditelanjangi, diikat, dan mengalami pelanggaran fisik yang sangat invasif di luar kehendak mereka. Karena pemeriksaan ini diperintahkan oleh polisi atau hakim, para tahanan tidak dapat menolak. Jika menolak, mereka akan menghadapi tuntutan pidana lebih lanjut, kekerasan fisik, atau penahanan yang diperpanjang. Pengacara hak asasi manusia berpendapat bahwa prosedur itu sendiri dengan mudah memenuhi ambang batas perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat menurut hukum internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Komite PBB Menentang Penyiksaan telah berulang kali memutuskan bahwa pemeriksaan yang diperintahkan negara ini secara langsung melanggar konvensi global tentang penyiksaan.

Konsekuensinya jauh melampaui ruang tahanan. Ketika pengadilan menerima laporan forensik palsu ini, seseorang dapat divonis bertahun-tahun penjara dalam kondisi yang brutal hanya berdasarkan bukti fiktif. Selain kehilangan kebebasan, vonis pidana yang didukung oleh laporan medis negara juga menghancurkan hidup. Hal ini menyebabkan rasa malu di muka umum, kehilangan pekerjaan, dan pengucilan permanen dari keluarga. Lebih jauh lagi, ancaman pemeriksaan ini membayangi komunitas rentan. Rasa takut ditangkap dan dipaksa menjalani pemeriksaan fisik membuat individu yang terpinggirkan enggan mencari layanan kesehatan yang diperlukan, melaporkan kekerasan seksual yang sebenarnya, atau memercayai polisi untuk melindungi keselamatan mereka.

Untuk membalikkan penyalahgunaan sistematis ini, diperlukan upaya terkoordinasi dari profesi hukum dan medis. Di bidang hukum, pengacara pembela domestik dan advokat hak asasi manusia internasional mulai berhasil menantang diterimanya laporan medis ini di pengadilan yang lebih tinggi. Sudah ada beberapa kemenangan penting yang menawarkan cetak biru yang jelas untuk reformasi hukum. Di Lebanon, setelah tekanan kuat dari kelompok-kelompok hukum, asosiasi medis nasional mengeluarkan arahan pada tahun 2012 yang melarang dokter melakukan pemeriksaan ini. Langkah ini secara efektif memutus pasokan bukti pseudo-ilmiah ke pengadilan. Demikian pula, pada tahun 2018, Pengadilan Banding Kenya memutuskan bahwa memaksa pria menjalani pemeriksaan fisik melanggar jaminan konstitusional negara atas martabat manusia dan kebebasan dari penyiksaan.

Untuk melanjutkan kemenangan hukum ini, badan-badan hukum internasional harus menerapkan tekanan diplomatik dan ekonomi yang lebih kuat pada negara-negara yang terus merestui pelanggaran hak asasi manusia ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengadilan internasional perlu secara agresif memberikan sanksi kepada jaksa dan hakim yang mengandalkan sains abal-abal untuk menjatuhkan hukuman pidana. Pada saat yang sama, komunitas medis global harus meminta pertanggungjawaban anggotanya sendiri. Asosiasi medis internasional harus mengancam akan mencabut izin praktik dokter negara mana pun yang berpartisipasi dalam pemeriksaan forensik yang melanggar persetujuan pasien dan undang-undang penyiksaan internasional. Tanpa dokter yang bersedia menulis laporan, jaksa akan kehilangan alat utama mereka untuk mendapatkan vonis yang tidak adil ini.

Ruang sidang seharusnya menjadi tempat di mana kebenaran diungkap melalui bukti yang teliti dan objektif, bukan panggung di mana martabat pribadi dihancurkan oleh sains abal-abal. Masih adanya pemeriksaan fisik paksa untuk membuktikan hubungan sesama jenis adalah kegagalan mencolok dari sistem peradilan global. Hal ini menyoroti kenyataan berbahaya tentang apa yang terjadi ketika hukum mempersenjatai ilmu kedokteran usang untuk menegakkan prasangka. Membongkar praktik ini bukan hanya tentang memperbarui standar forensik di ruang sidang; ini adalah tentang memulihkan standar dasar hak asasi manusia. Sampai komunitas hukum secara universal menolak pemeriksaan ini sebagai tindakan kekerasan negara, keadilan sejati di pengadilan-pengadilan tersebut akan tetap menjadi ilusi.