Peta Hukum Anti-Gay Dunia Makin Menyusut, tapi Keadilan Masih Tergantung Batas Negara

Tren perubahan ini memang nyata. Menurut data International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, jumlah negara yang mengkriminalisasi hubungan seks sesama jenis saat ini jauh lebih sedikit dibanding akhir abad ke-20. Perubahan hukum besar di India, Botswana, Antigua dan Barbuda, Barbados, Dominika, Singapura, dan beberapa negara lain membuat daftar itu makin pendek. Pengadilan memainkan peran utama. Di India, putusan Mahkamah Agung tahun 2018 membatalkan penggunaan Pasal 377 terhadap hubungan sesama jenis untuk orang dewasa. Putusan itu menilai masalah ini sebagai persoalan martabat, kesetaraan, dan moralitas konstitusi. Di Botswana, Pengadilan Tinggi mengambil kesimpulan serupa pada 2019, dan Pengadilan Banding mempertahankan putusan itu pada 2021.

Meski begitu, survei global yang sama menunjukkan bahwa puluhan wilayah masih mempertahankan hukuman pidana. Di beberapa tempat, hukuman itu bisa berupa penjara bertahun-tahun atau hukuman fisik. Dalam sistem hukum yang paling keras, bahkan ada ancaman hukuman mati berdasarkan tafsir hukum pidana atau agama tertentu. Kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International sering mencatat temuan penting. Meskipun jarang ada tuntutan ke pengadilan, undang-undang itu tetap berdampak kuat. Aturan itu memberi polisi senjata untuk bertindak. Aturan itu memberi keluarga celah untuk menekan. Aturan itu mempermudah para pemeras untuk menebar ancaman nyata. Dan aturan itu memberitahu publik bahwa ada satu kelompok yang hidup dengan perlindungan hukum paling minim dibanding yang lain.

Kesenjangan hukum tidak hanya terjadi antara negara yang mengkriminalisasi dan yang tidak. Kesenjangan ini juga ada antara sistem yang melindungi privasi di pengadilan dan sistem yang membiarkan pelecehan terjadi sehari-hari. Di beberapa tempat, polisi tidak butuh vonis bersalah untuk menghancurkan hidup seseorang. Penangkapan, penahanan, dipermalukan di depan umum, kehilangan pekerjaan, hingga tekanan untuk membayar suap sudah menjadi hukuman tersendiri. UNAIDS dan Global Commission on HIV and the Law sudah lama menyoroti soal ini. Kriminalisasi menjauhkan kelompok rentan dari layanan kesehatan, terutama tes dan pengobatan HIV. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa lingkungan hukum yang penuh hukuman membuat kepercayaan pada institusi publik menurun. Hambatan untuk mendapat perawatan juga jadi lebih tinggi. Dengan kata lain, hukum tidak cuma menentukan hasil di pengadilan. Hukum juga menentukan keberanian seseorang untuk datang ke klinik atau melaporkan kejahatan.

Sebagian besar sejarah hukum ini berakar dari era kekaisaran. Banyak sekali undang-undang anti-sodomi yang masih berlaku ternyata adalah warisan dari hukum pidana kolonial Inggris. Pasal 377 dan turunannya menyebar jauh melampaui Inggris itu sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa negara dengan budaya yang sangat berbeda bisa punya redaksi hukum yang sangat mirip. Pengadilan pun makin menyadari hal ini. Hakim di beberapa negara bekas jajahan tidak lagi melihat hukum ini sebagai aturan moral abadi. Mereka melihatnya sebagai alat kontrol impor yang terus bertahan setelah kemerdekaan. Hal ini penting karena bisa mengubah cara pandang masyarakat. Para politisi sering menyebut dekriminalisasi sebagai tekanan dari Barat. Padahal, yang terjadi dalam banyak kasus justru sebaliknya. Kriminalisasi adalah aturan impor, dan pencabutan larangan itu adalah bagian dari pembersihan hukum sisa penjajahan.

Agama, politik partai, dan lemahnya independensi pengadilan juga sangat menentukan. Di negara yang pemimpinnya menjadikan seksualitas sebagai simbol identitas nasional, aturan ini bisa jadi senjata politik yang berguna. Pemerintah bisa tampil sebagai penjaga tradisi. Di saat yang sama, mereka menutupi isu korupsi, masalah ekonomi, atau kemunduran demokrasi. Uganda adalah salah satu contoh paling jelas dari pola ini. Walau pengadilan telah membatasi beberapa bagian dari undang-undang anti-LGBT yang keras di sana, efek politiknya tetap menakutkan. Pernyataan pejabat publik justru memicu razia di daerah. Pemilik rumah menolak penyewa. Majikan memecat pekerja. Orang biasa pun sadar bahwa hak hukum mungkin tidak bisa melindungi mereka dari kebencian yang didukung negara.

Kerugian yang timbul sangat nyata. Kriminalisasi bisa memecah belah keluarga dan menutup jalan mencari nafkah. Hal ini juga merusak sistem peradilan yang lebih luas. Saat polisi diizinkan menargetkan aktivitas pribadi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, standar penggeledahan dan bukti sering melemah. Kelompok pembela hak asasi mencatat banyak kasus di berbagai negara. Ada ponsel yang disita secara paksa, pesan pribadi dipakai sebagai bukti, atau orang ditangkap lewat jebakan online. Metode ini bukan cuma melanggar ruang pribadi. Hal ini juga menormalkan gaya kepolisian yang mengancam privasi dasar semua orang, bukan cuma soal seksualitas.

Bahkan di negara yang sudah tidak mengkriminalisasi hubungan sesama jenis, perlindungan hukum sering berhenti di tengah jalan. Seseorang mungkin tidak lagi dipenjara karena hubungan pribadinya. Namun, mereka tetap tidak punya perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja, penolakan tempat tinggal, atau kejahatan karena kebencian. Di beberapa bagian Eropa Timur, Afrika, Asia, dan Karibia, kesenjangan ini masih sangat lebar. Hasilnya adalah sistem keadilan dua tingkat. Satu tingkat menyatakan negara tidak akan lagi menuntut Anda karena jati diri Anda. Namun tingkat lainnya diam-diam membiarkan pengucilan, pelecehan, atau kekerasan terjadi tanpa banyak jalan keluar. Jarak antara status legal di atas kertas dan keamanan di dunia nyata sering kali jauh lebih lebar daripada yang diakui pemerintah.

Solusi yang terbukti berhasil kini makin jelas. Pengadilan yang independen sangat penting. Terutama saat mereka mendasarkan putusan pada privasi, kesetaraan, dan martabat, bukan sekadar penafsiran pasal yang sempit. Pencabutan larangan juga paling efektif bila diikuti dengan langkah nyata. Misalnya, adanya pedoman untuk polisi, perlindungan dari pemerasan, batasan pelacakan digital, serta pelatihan bagi hakim dan jaksa. Bukti dari bidang kesehatan masyarakat harus jadi bagian dari reformasi hukum, bukan sekadar pelengkap. Saat pemerintah menghapus hukuman pidana dan mempermudah akses kesehatan, dampaknya sangat positif. Pembela hak asasi dan lembaga kesehatan selalu menemukan kondisi yang lebih aman untuk penyuluhan dan pengobatan. Pengadilan regional dan lembaga hak asasi manusia juga bisa membantu. Putusan mereka mungkin belum diterapkan merata. Namun, mereka berhasil menciptakan tekanan hukum dan argumen yang bisa dipakai aktivis lokal di pengadilan nasional.

Pemerintah asing harus melangkah dengan hati-hati, tapi tidak boleh diam saja. Ceramah yang bernada memaksa sering kali memperkuat anggapan bahwa kesetaraan hak adalah murni tuntutan dari Barat. Dukungan akan jauh lebih efektif jika diarahkan untuk memperkuat kelompok bantuan hukum lokal. Mereka juga bisa mendanai gugatan untuk kepentingan publik dan melindungi para pembela HAM yang terancam. Orang-orang yang berhasil mengubah hukum ini biasanya bukanlah diplomat. Mereka adalah warga biasa, pengacara, pekerja kesehatan, dan keluarga. Merekalah yang terus menekan pengadilan dan pemerintah untuk menyadari betapa mahalnya harga yang dibayar nyawa manusia akibat penundaan hukum ini.

Dunia telah berubah, tapi kita belum boleh berpuas diri. Berkurangnya negara yang mengkriminalisasi kelompok gay memang jadi tanda kemajuan yang nyata. Hal ini membuktikan bahwa hukum yang buruk bisa tumbang, meski sudah tua dan mengakar kuat di masyarakat. Namun, keadilan tidak bisa diukur hanya dari sekadar pencabutan aturan pelarangan. Keadilan harus diukur dari apakah orang bisa hidup tanpa takut ditangkap, diperas, dibongkar rahasianya, atau dilecehkan oleh pejabat negara. Jika dilihat dari tolak ukur itu, peta dunia saat ini masih jauh tertinggal dari perkiraan banyak orang. Bagi jutaan orang, perlindungan hukum mereka masih sangat rapuh. Dan sekadar berpindah dari satu negara ke negara lain masih bisa menjadi pembeda antara menikmati hak privasi atau berakhir di sel penjara.