Nasib Minoritas Hindu Bangladesh: Ujian yang Terus Gagal Dilewati Dunia

Fakta-fakta dasarnya tidak sulit ditemukan. Bangladesh adalah negara mayoritas Muslim dengan minoritas Hindu yang jumlahnya terus menyusut selama puluhan tahun. Saat merdeka pada 1971, porsi populasi Hindu jauh lebih besar daripada sekarang. Data sensus dari waktu ke waktu menunjukkan penurunan yang jelas. Para peneliti dan aktivis hak asasi manusia sudah lama berpendapat bahwa ini tidak bisa dijelaskan hanya karena faktor demografi. Ini mencerminkan adanya migrasi, rasa tidak aman, perampasan tanah, diskriminasi, dan gelombang kekerasan yang berulang. Bobot setiap faktor bisa diperdebatkan, tetapi tren keseluruhannya tidak bisa disangkal.

Di sinilah sudut pandang global menjadi tak terhindarkan. Bangladesh adalah negara penting. Negara ini salah satu yang terbesar di dunia dari segi populasi, pengekspor garmen utama, negara kunci di Teluk Benggala, dan pemain penting di kawasan yang sudah penuh dengan persaingan negara nuklir, arus pengungsi, dan politik agama. Ketika kelompok minoritas di negara sebesar itu hidup di bawah tekanan yang terus berulang, ini bukan lagi sengketa komunal biasa. Masalah ini menyentuh isu migrasi, diplomasi regional, hubungan India-Bangladesh, rantai pasok global, dan kredibilitas bahasa hak asasi manusia itu sendiri.

Bukti kerentanannya sangat banyak, meskipun tidak semua klaim di internet bisa dipercaya. Kelompok HAM, media lokal, dan media internasional telah mendokumentasikan serangan berulang terhadap rumah, kuil, dan bisnis milik warga Hindu selama bertahun-tahun. Serangan ini sering kali dipicu oleh desas-desus, hasutan politik, atau provokasi agama. Pada tahun 2021, kekerasan selama perayaan Durga Puja menyebar ke beberapa distrik setelah tuduhan penistaan agama beredar di media sosial. Ada korban tewas. Kuil-kuil diserang. Rumah dan toko dirusak. Pemerintah mengerahkan aparat keamanan dan melakukan penangkapan, tetapi ada poin yang lebih dalam dan brutal: sebuah rumor sudah cukup untuk membuat seluruh komunitas minoritas merasa terancam.

Ini bukanlah pola yang terjadi sekali saja. Selama bertahun-tahun, ada banyak tuduhan bahwa warga Hindu sangat rentan selama terjadi gejolak politik, termasuk saat pemilu. Di beberapa wilayah Bangladesh, keluarga minoritas melaporkan adanya ancaman, intimidasi, dan tekanan terkait sengketa tanah atau karena dianggap memiliki loyalitas politik tertentu. Ini penting karena kekerasan tidak selalu hanya soal keyakinan. Sering kali ini soal kekuasaan yang memakai topeng agama. Jika preman lokal berpikir sebuah keluarga minoritas bisa diintimidasi agar melepas tanahnya yang berharga, agama menjadi alatnya. Jika politisi yakin kaum minoritas memilih pihak yang salah, identitas menjadi alasannya. Hasilnya selalu sama: ketakutan, pelarian, dan kebisuan.

Salah satu pemicu terburuk dari krisis ini adalah ketidakpastian kepemilikan properti. Bayang-bayang undang-undang yang terkait dengan 'Enemy Property Act' lama, yang kemudian dikenal sebagai 'Vested Property Act', masih menghantui diskusi publik di Bangladesh. Para akademisi dan aktivis telah bertahun-tahun berpendapat bahwa undang-undang ini memungkinkan perampasan besar-besaran tanah milik warga Hindu. Ini terutama terjadi setelah pemisahan anak benua India dan kemudian selama periode permusuhan India-Pakistan. Bangladesh telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi sebagian warisan ini, dan salah jika mengatakan tidak ada yang berubah. Namun, sama salahnya jika kita berpura-pura kerusakan itu sudah berlalu. Sekali tanah dirampas, catatan kepemilikan diperebutkan, dan keluarga diusir, reformasi hukum saja tidak akan memulihkan kepercayaan.

Beberapa pembela Bangladesh punya argumen yang masuk akal. Mereka mengatakan bahwa negara tidak hanya didefinisikan oleh persekusi terhadap umat Hindu. Mereka juga menyebut negara ini telah mencapai kemajuan besar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan, serta kelompok ekstremis tidak mewakili seluruh rakyat Bangladesh. Itu benar. Bangladesh tidak bisa disederhanakan hanya sebagai negara dengan kekerasan komunal. Banyak Muslim di Bangladesh yang membela tetangga mereka yang beragama Hindu, mengecam serangan, dan menolak politik sektarian. Sejarah negara ini juga memiliki arus sekuler yang kuat. Namun, argumen balasan ini, meski penting, terlalu sering disalahgunakan sebagai dalih untuk menghindar. Kemajuan suatu bangsa di satu bidang tidak menghapus kegagalan di bidang lain. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa membenarkan rasa takut. Statistik pembangunan tidak bisa membangun kembali kuil yang terbakar.

Dampaknya jauh melampaui kelompok minoritas itu sendiri. Pertama, ada dampak kemanusiaan. Keluarga yang hidup di bawah ancaman akan membuat rencana hidup yang lebih sederhana. Mereka mengurangi investasi. Mereka pindah jika bisa. Mereka belajar untuk diam. Sebuah kelompok minoritas tidak perlu menghadapi kekerasan massal terus-menerus untuk berada dalam krisis. Rasa tidak aman yang kronis sudah cukup. Kedua, ada dampak diplomatik. India, di mana perlakuan terhadap umat Hindu di luar negeri bisa dengan cepat menjadi isu politik, mengawasi Bangladesh dengan cermat. Hal ini menciptakan peluang eskalasi nasionalis di kedua sisi perbatasan. Ketiga, ada dampak strategis. Ketika negara gagal melindungi minoritas, mereka sama saja memberikan kemenangan propaganda kepada kelompok ekstremis di seluruh kawasan.

Ada juga kebenaran pahit yang enggan dihadapi dunia. Lembaga-lembaga internasional sering kali bersuara lantang ketika sebuah krisis sesuai dengan narasi yang sedang tren, tetapi diam ketika krisis itu rumit, bersifat lokal, dan tidak menguntungkan secara politik. Bangladesh sering dipuji, dan memang pantas, karena menampung sejumlah besar pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari persekusi di Myanmar. Itu patut diakui. Namun, kredibilitas moral tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebuah pemerintah tidak bisa meminta dunia menghormati peran kemanusiaannya di luar negeri, sementara di dalam negeri menganggap kecemasan kaum minoritas sebagai sesuatu yang berlebihan atau propaganda musuh. Standar ganda semacam itu meracuni kepercayaan.

Langkah selanjutnya bukanlah sebuah misteri. Bangladesh perlu penegakan hukum yang konsisten terhadap para penyerang komunal, bukan hanya tindakan keras yang terlihat setelah berita menjadi heboh. Negara perlu lebih cepat mengadili mereka yang mengorganisir atau menghasut kekerasan anti-minoritas. Perlindungan yang lebih kuat juga dibutuhkan untuk kuil, rumah, dan bisnis pada periode rawan seperti festival besar dan pemilu. Sengketa hak tanah yang melibatkan minoritas memerlukan peninjauan yang transparan, ganti rugi nyata jika memungkinkan, dan bantuan hukum yang benar-benar bisa digunakan oleh keluarga biasa. Kurikulum sekolah dan pesan publik harus menegaskan bahwa kewarganegaraan yang setara bukanlah kebaikan dari mayoritas. Itu adalah fondasi negara.

Pemerintah asing harus berhenti memperlakukan keselamatan minoritas sebagai topik tabu dalam hubungan bilateral. Ini bukan berarti pamer moralitas atau kemarahan yang pilih-pilih. Ini berarti diplomasi, baik secara tertutup maupun terbuka, yang spesifik, berkelanjutan, dan sulit diabaikan. Badan-badan HAM internasional harus mendokumentasikan pola-pola ini dengan hati-hati dan menolak melebih-lebihkan atau menyangkal masalah. India, di pihaknya, harus menghindari menjadikan Hindu Bangladesh sebagai bahan omongan sinis, sambil tetap tegas bahwa perlindungan minoritas adalah isu regional yang sah.

Bahaya sebenarnya bukan hanya kerusuhan lain, rumor lain, atau serangan kuil lainnya. Bahayanya adalah normalisasi. Begitu dunia menerima bahwa sebuah kelompok minoritas akan hidup dengan teror berkala, sebuah batas telah dilewati. Bangladesh masih punya waktu untuk membuktikan bahwa kemunduran ini bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Namun, itu akan membutuhkan lebih dari sekadar pidato tentang kerukunan setelah setiap insiden. Negara harus menunjukkan, berulang kali dan dengan tegas, bahwa keselamatan seorang warga Hindu tidak dapat ditawar. Jika ujian ini terus-menerus gagal, ceritanya bukan lagi hanya tentang umat Hindu Bangladesh. Ini akan menjadi cerita tentang dunia yang menyaksikan krisis perlahan di depan mata dan memilih kenyamanan ambiguitas daripada kewajiban untuk menyuarakan kebenaran.