Jizyah: Pajak Kuno yang Menjadi Ujian Terberat Islam tentang Kesetaraan

Fakta-fakta intinya tidak terlalu kontroversial. Hukum Islam klasik mengembangkan sebuah kerangka. Dalam kerangka itu, orang Yahudi, Kristen, dan dalam beberapa kasus komunitas non-Muslim lainnya, dapat hidup di bawah pemerintahan Muslim sebagai warga yang dilindungi, atau sering disebut dhimmi. Sebagai imbalannya, mereka membayar jizyah dan menerima otoritas negara Islam. Al-Qur'an menyebutkan jizyah dalam ayat 9:29, dan para ahli hukum Muslim abad pertengahan membangun aturan rinci di sekitarnya. Dalam praktiknya, sistem ini sangat bervariasi tergantung waktu dan tempat. Di bawah beberapa penguasa, komunitas non-Muslim memiliki otonomi luas atas ibadah, hukum keluarga, dan urusan lokal. Di bawah penguasa lain, sistem itu menjadi lebih keras, lebih mempermalukan, atau lebih eksploitatif. Ini bukan opini. Ini adalah catatan sejarah.

Kekaisaran Ottoman menawarkan salah satu contoh paling jelas tentang daya tahan dan batasan sistem ini. Warga non-Muslim membayar pajak di bawah tatanan kekaisaran yang terstruktur. Mereka juga sering mengatur kehidupan komunal melalui kepemimpinan agama mereka sendiri. Pengaturan ini memberikan ruang nyata untuk bertahan hidup di dunia pramodern yang jarang sekali liberal menurut standar sekarang. Tapi bertahan hidup bukanlah kesetaraan. Reformasi Tanzimat yang dilakukan kekaisaran itu sendiri pada abad ke-19 mulai beralih dari hierarki berdasarkan agama. Dekrit Reformasi 1856, yang dikeluarkan di bawah tekanan internal dan eksternal yang kuat, menjanjikan kesetaraan hukum yang lebih luas bagi warga non-Muslim. Dekrit ini membantu membuka jalan untuk mengganti pembedaan lama berdasarkan agama dalam perpajakan dan status. Pergeseran itu bukan catatan kaki kecil. Itu menunjukkan bahwa bahkan sebuah kekaisaran Muslim besar pada akhirnya menghadapi konsekuensi politik dari memerintah rakyat secara permanen berdasarkan kategori agama.

Di sinilah argumen modern menjadi serius. Cendekiawan tradisionalis yang membela sistem jizyah klasik biasanya menyampaikan dua poin. Pertama, mereka berpendapat bahwa jizyah harus dipahami dalam konteks sejarah. Laki-laki Muslim biasanya wajib ikut dinas militer, sementara komunitas non-Muslim yang membayar jizyah sering kali dibebaskan. Kedua, mereka mengatakan negara-negara pramodern memajaki orang secara berbeda berdasarkan kelas, tanah, perdagangan, dan agama. Jadi, menganggap jizyah sebagai satu-satunya yang tidak adil adalah kemarahan yang pilih-pilih. Ada kebenaran dalam kedua poin tersebut. Perpajakan pramodern hampir di mana-mana tidak setara. Eropa Kristen juga memberlakukan pembatasan hak karena agama, pengusiran, paksaan pindah agama, dan pajak khusus terhadap orang Yahudi dan minoritas lainnya. Siapa pun yang berpura-pura bahwa peradaban abad pertengahan adalah dunia yang penuh kesetaraan, berarti ia tidak tahu atau tidak jujur.

Namun, pembelaan itu tidak menyelesaikan masalah. Sebuah sistem bisa jadi normal secara historis, tetapi tetap tidak dapat dibenarkan secara moral menurut standar modern. Itulah perbedaan utama yang enggan diakui oleh banyak polemik. Jizyah mungkin pernah berfungsi, di beberapa waktu dan tempat, sebagai bagian dari kontrak perlindungan dan otonomi yang lebih luas. Namun, jizyah juga menandai non-Muslim sebagai warga yang secara politik lebih rendah. Beberapa teks hukum klasik tidak menyembunyikan hal itu. Pajak itu bukan hanya soal keuangan. Ia membawa makna simbolis tentang siapa yang memerintah dan siapa yang tunduk. Para sarjana berbeda pendapat tentang seberapa sering praktik penagihan yang mempermalukan benar-benar ditegakkan, dan buktinya sangat bervariasi di berbagai wilayah. Tetapi prinsip hierarki itu sendiri tertanam dalam sebagian besar tradisi hukum.

Hal itu penting karena negara-bangsa modern bukanlah kekaisaran abad pertengahan. Ia menuntut satu pertanyaan politik di atas segalanya: apakah semua warga negara setara di hadapan hukum tanpa memandang agama? Di sebagian besar negara mayoritas Muslim saat ini, jawaban dalam bahasa konstitusi formal setidaknya sebagian adalah ya, bahkan ketika kenyataannya tidak demikian. Jizyah bukanlah kebijakan pajak dalam pemerintahan Muslim arus utama kontemporer. Ia bertahan sebagian besar sebagai konsep sejarah, ingatan hukum, dan senjata retorika. Tapi retorika itu penting. Kelompok ekstremis seperti ISIS terkenal menghidupkan kembali bahasa jizyah di wilayah yang mereka kuasai. Mereka menuntut pembayaran dari orang Kristen dan menerapkan tiruan brutal dari kategori abad pertengahan. Itu bukanlah pemulihan yang setia dari suatu zaman keemasan. Itu adalah pertunjukan ideologis yang didukung oleh kekerasan. Namun, itu mengungkap masalah nyata: doktrin-doktrin lama tidak akan tinggal di museum hanya karena penganut modern mengatakan seharusnya begitu.

Ketegangan yang lebih dalam di dalam pemikiran Muslim saat ini sebenarnya bukan tentang pajak. Ini tentang otoritas. Apakah fikih klasik merupakan upaya manusia yang terikat oleh waktu untuk menerapkan kitab suci di bawah kondisi politik lama, atau apakah itu cetak biru permanen untuk tatanan negara? Para pemikir Muslim reformis telah berargumen selama puluhan tahun bahwa banyak putusan hukum yang terkait dengan kekaisaran, penaklukan, dan status komunal harus dibaca melalui latar sejarahnya, bukan diperlakukan sebagai mandat abadi. Beberapa merujuk pada maqasid, tujuan-tujuan luhur hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan martabat manusia. Yang lain berpendapat bahwa pesan Al-Qur'an dapat dihormati tanpa harus melestarikan setiap bentuk hukum klasik. Poin mereka lugas: jika Islam ingin berbicara secara kredibel di dunia dengan kewarganegaraan yang setara, maka hierarki warisan masa lalu tidak bisa diabaikan hanya dengan nostalgia.

Kelompok konservatif melawan dengan keras. Mereka berpendapat bahwa bahasa kesetaraan modern sering kali mengimpor asumsi-asumsi sekuler dan mengikis integritas hukum Islam. Beberapa bersikeras bahwa Muslim tidak seharusnya meminta maaf atas tradisi hukum yang, pada masanya, bisa jadi lebih toleran daripada para pesaingnya. Argumen balasan itu patut didengar. Memang benar bahwa beberapa masyarakat yang diperintah Muslim mengizinkan minoritas agama untuk bertahan dan beribadah ketika Eropa masih membakar para penentang ajaran gereja dan mengusir orang Yahudi. Tetapi perbandingan sejarah bukanlah pengampunan moral tanpa syarat. Menjadi lebih baik dari beberapa tetangga di abad ke-12 tidak menjawab apakah tatanan kewarganegaraan yang berjenjang berdasarkan agama dapat diterima sekarang.

Konsekuensi dari menghindari perdebatan ini sangat serius. Ketika para pendidik, ulama, atau intelektual publik memperlakukan jizyah sebagai esensi mengerikan dari Islam atau sebagai kesalahpahaman yang tidak berbahaya, mereka memberi makan naluri terburuk di semua pihak. Aktivis anti-Muslim mengeksploitasi istilah itu untuk mengklaim bahwa Islam tidak mampu menerima pluralisme. Kelompok garis keras Islamis mengeksploitasinya untuk mengklaim bahwa kesetaraan modern adalah pengkhianatan terhadap hukum ilahi. Kedua kubu ini berkembang subur di atas karikatur. Keduanya takut pada kerumitan yang jujur karena kerumitan melemahkan kepastian ideologis.

Pendekatan yang lebih baik lebih sulit dan lebih jujur. Institusi keagamaan harus mengajarkan jizyah sebagai sejarah, bukan fantasi. Itu berarti mengatakan dengan jelas bahwa jizyah muncul di dunia pramodern dengan pemerintahan yang berlapis, bahwa ia memiliki logika hukum di dalam dunia itu, dan bahwa ia tidak sesuai dengan tuntutan kewarganegaraan modern yang setara. Cendekiawan Muslim tidak perlu menyangkal masa lalu untuk menolak memulihkannya. Faktanya, penyangkalan adalah langkah yang lebih lemah. Itu membiarkan lapangan terbuka bagi para ekstremis yang dapat menunjuk ke teks-teks klasik dan berkata, dengan benar, bahwa sumbernya ada di sana. Langkah yang lebih kuat adalah penafsiran yang tegas dan berani: ya, ini pernah ada; ya, ini mencerminkan hierarki; dan tidak, hierarki berdasarkan agama tidak seharusnya mengatur negara modern.

Posisi itu bukanlah bentuk menyerah pada tekanan Barat. Ini adalah ujian keseriusan intelektual. Setiap peradaban agama besar harus menghadapi bagian-bagian dari warisan hukum dan moralnya yang tidak lagi bertahan saat bersentuhan dengan standar kewarganegaraan modern. Kekristenan menghadapinya terkait gereja negara, ajaran sesat, dan pembatasan hak-hak sipil. Yudaisme telah menghadapinya dalam perdebatan tentang hukum, negara, dan pluralisme. Islam tidak terbebani secara unik di sini. Tetapi ia juga tidak dikecualikan secara unik.

Perdebatan tentang jizyah terus berlanjut karena ia menyentuh inti pertanyaan yang lebih besar: apakah agama dalam kehidupan publik merupakan sumber keadilan untuk semua, atau alat untuk mengurutkan orang berdasarkan keyakinan? Sejarah tidak memberikan jawaban yang mudah. Ia menunjukkan sebuah sistem yang bisa melindungi kaum minoritas namun tetap menempatkan mereka di bawah keyakinan yang berkuasa. Itulah mengapa isu ini masih penting. Pelajaran yang jujur bukanlah bahwa Islam secara unik menindas, dan bukan pula bahwa masa lalu diam-diam setara. Pelajaran yang jujur lebih berat. Tradisi suci bertahan dengan terhormat hanya ketika para penganutnya bersedia mengakui di mana sejarah berakhir dan di mana hati nurani harus dimulai.