Peta Kawan dan Lawan Israel Ternyata Jauh Lebih Rumit

Bukti terkuat dari kerumitan ini terlihat dari catatan pemungutan suara, angka perdagangan, dan hubungan keamanan yang sering kali bergerak ke arah berbeda pada saat bersamaan. Amerika Serikat tetap menjadi mitra terpenting Israel sejauh ini. Menurut data pemerintah AS, Washington telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Israel selama bertahun-tahun. Nota kesepahaman (MoU) 10 tahun yang berlaku saat ini memberikan bantuan keamanan sebesar $3,8 miliar per tahun. Namun, hubungan itu pun menegang karena kebijakan permukiman, jatuhnya korban sipil di Gaza, dan masa depan negara Palestina. Di Eropa, Jerman menganggap keamanan Israel sebagai kepentingan utama negara dan tetap menjadi salah satu pemasok senjata terbesarnya. Di sisi lain, negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Belgia mengambil sikap publik yang lebih keras menentang tindakan militer Israel. Uni Eropa sebagai blok adalah salah satu mitra dagang terbesar Israel, tetapi secara politik mereka sangat terpecah.

Pola yang sama terlihat di dunia Arab. Perjanjian Abraham mengubah peta diplomatik di kawasan itu dengan menormalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan kemudian Maroko. Menurut laporan resmi dan bisnis, perdagangan antara Israel dan UEA tumbuh pesat setelah normalisasi, mencapai miliaran dolar dalam beberapa tahun. Hubungan keamanan dan teknologi juga meluas. Namun, pemerintah negara-negara tersebut harus menanggapi kemarahan publik atas perang di Gaza. Yordania dan Mesir, yang telah memiliki perjanjian damai dengan Israel selama puluhan tahun, melanjutkan koordinasi keamanan. Mereka menganggapnya perlu untuk stabilitas perbatasan dan kontrol kawasan. Pada saat yang sama, kedua pemerintah menghadapi penolakan keras di dalam negeri terhadap kebijakan Israel, membuat perdamaian itu terasa dingin, terbatas, dan rapuh secara politik.

Jika kawan-kawan Israel lebih bersyarat daripada kelihatannya, musuh-musuhnya juga tidak berasal dari satu kubu. Iran adalah lawan yang paling jelas dan mengakar. Dukungannya untuk Hizbullah di Lebanon, kelompok bersenjata di Suriah, milisi di Irak, serta Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menjadikannya pusat konfrontasi regional yang panjang. Pejabat Israel berulang kali menyebut program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Badan Energi Atom Internasional juga telah mendokumentasikan peningkatan stok uranium yang diperkaya Iran dalam beberapa tahun terakhir. Namun di luar Iran dan kelompok bersenjata sekutunya, kategori musuh menjadi tidak terlalu pasti. Turki, misalnya, adalah anggota NATO yang pernah memiliki periode perdagangan erat dengan Israel dan periode permusuhan diplomatik yang terbuka. Bahkan ketika retorika politik mengeras, pertukaran komersial sering kali berlanjut di tingkat yang signifikan. Itu bukan persahabatan, tetapi juga bukan perpecahan total seperti yang dibayangkan orang.

Lalu ada negara-negara yang sering disebut netral, meskipun netralitas itu sendiri telah menjadi semacam kekuatan. India adalah contoh yang baik. Selama dua dekade terakhir, India telah membangun hubungan pertahanan dan teknologi yang kuat dengan Israel dan menjadi salah satu pembeli terbesar peralatan militer Israel. Pada saat yang sama, New Delhi juga menjaga hubungan dengan negara-negara Arab dan mendukung kerangka solusi dua negara di forum internasional. China adalah kasus lain. China tidak netral secara moral, tetapi sering memposisikan diri secara diplomatis terbuka bagi semua pihak sambil mempertahankan hubungan ekonomi di seluruh kawasan. Beijing memiliki kepentingan yang berkembang di pelabuhan, jalur energi, dan infrastruktur. China juga diuntungkan dengan menampilkan diri sebagai penengah alternatif selain Washington. Rusia, meskipun sibuk dengan perangnya di Ukraina dan hubungan yang berubah dengan Iran, juga mencoba di waktu yang berbeda untuk tetap membuka jalur komunikasi dengan Israel sambil memperdalam hubungan militer dan politik di tempat lain di kawasan itu.

Yang menjelaskan peta yang tidak stabil ini bukanlah kebingungan, melainkan sebuah jenis politik internasional yang baru. Negara-negara membuat pilihan bukan lagi berdasarkan garis ideologi lama, melainkan kepentingan strategis yang mendesak. Bagi banyak pemerintah Barat, dukungan untuk Israel terkait dengan kerja sama pertahanan, berbagi intelijen, dan sejarah politik dalam negeri, terutama setelah Holocaust. Bagi negara-negara Teluk, hubungan diam-diam atau resmi dengan Israel mencerminkan kekhawatiran tentang Iran, minat pada teknologi canggih, dan keinginan untuk akses lebih dekat ke Washington. Bagi kekuatan baru seperti India dan China, tujuannya adalah fleksibilitas. Mereka tidak ingin terjebak dalam konflik regional negara lain. Mereka menginginkan keamanan energi, akses investasi, dan ruang diplomasi.

Opini publik adalah salah satu alasan kebijakan resmi sekarang terlihat begitu tegang. Di banyak negara, pemerintah memiliki satu set kepentingan strategis, sementara warganya memiliki reaksi moral yang berbeda. Kesenjangan ini melebar sejak perang Gaza. Di kota-kota besar di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, dan Asia, protes besar-besaran menuntut gencatan senjata atau tindakan yang lebih kuat atas penderitaan warga sipil Palestina. Kasus di pengadilan internasional dan perdebatan di PBB membuat isu ini semakin sulit bagi pemerintah untuk dianggap sebagai masalah bilateral yang sempit. Bahkan negara-negara yang ingin menjalin hubungan keamanan erat dengan Israel kini menghadapi risiko hukum, elektoral, dan reputasi jika mereka tampak tidak peduli terhadap masalah kemanusiaan.

Konsekuensinya serius. Bagi Israel, bahayanya bukan hanya diisolasi oleh musuh, tetapi juga terkikisnya dukungan dari mitra. Sebuah negara bisa tetap mendapat dukungan militer dari beberapa sekutu, tetapi kehilangan ruang diplomasi di lembaga internasional, negosiasi perdagangan, hubungan akademis, dan legitimasi publik. Hal itu secara halus melemahkan daya gentar. Ini juga memengaruhi proyek-proyek regional yang dulu tampak menjanjikan, termasuk koridor transportasi, kerja sama energi, dan normalisasi yang lebih luas dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi. Bagi dunia yang lebih luas, isunya bahkan lebih besar. Israel telah menjadi salah satu ujian paling jelas apakah hukum internasional diterapkan secara konsisten atau selektif. Banyak negara di Global South sudah percaya bahwa aturan global ditegakkan lebih keras terhadap negara-negara lemah daripada terhadap mitra dekat Barat. Setiap pemungutan suara baru di Perserikatan Bangsa-Bangsa menambah persepsi itu.

Masa depan yang lebih stabil menuntut kita untuk meninggalkan kenyamanan semu dari melabeli setiap negara sebagai kawan, musuh, atau netral. Pemerintah yang berurusan dengan Israel memerlukan standar yang lebih jelas. Ini berarti mendukung perlindungan warga sipil, diplomasi yang kredibel, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara konsisten, baik pelakunya sekutu AS, proksi Iran, atau negara regional. Ini juga berarti mengakui bahwa normalisasi tanpa kemajuan dalam isu Palestina memiliki batasan. Beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa kesepakatan ekonomi dan kemitraan intelijen dapat diperdalam secara diam-diam, tetapi tidak menghapus inti politik dari konflik tersebut.

Posisi Israel di dunia tidak terpaku pada peta yang sederhana. Israel berada dalam jaring-jaring dukungan, kebencian, ketergantungan, dan kehati-hatian. Beberapa negara mempersenjatainya, beberapa mengutuknya, dan banyak yang melakukan keduanya di forum yang berbeda. Itulah kisah nyata dari posisi globalnya. Dunia tidak lagi memilah negara ke dalam kubu-kubu yang rapi. Dunia kini mengukur nilai setiap hubungan, apa yang dapat dipertahankan oleh setiap pemerintah di dalam negeri, dan berapa lama barisan lama bisa bertahan di bawah tekanan baru. Dalam lanskap yang berubah ini, negara-negara yang paling penting mungkin bukanlah kawan Israel yang paling vokal atau musuhnya yang paling sengit, melainkan negara-negara netral yang menentukan berapa lama lagi keseimbangan lama dapat bertahan.