Masalah China Kini Jadi Ujian Politik Dalam Negeri India

Buktinya terlihat jelas dalam berbagai kebijakan. Sejak 2020, India telah memblokir lebih dari 300 aplikasi asal China, termasuk TikTok, WeChat, dan UC Browser. Alasannya demi keamanan nasional. Pemerintah juga memperketat pengawasan investasi asing dari negara tetangga. Langkah ini jelas menyasar modal dari China. Pemeriksaan bea cukai dan hambatan informal ikut memperlambat sejumlah impor. Aturan telekomunikasi pun menyingkirkan vendor berisiko dari proyek jaringan yang sensitif. Pada 2023 dan 2024, pemerintah mulai memperketat impor laptop dan elektronik. Mereka juga memberi insentif untuk pabrik lokal. Tujuannya demi mengurangi ketergantungan pada supply chain China, meski nilai perdagangan kedua negara masih sangat besar.

Poin terakhir ini menjadi kontradiksi politik yang utama. Pemerintah India menyebut China sebagai rival strategis dan ancaman keamanan. Namun, data perdagangan menunjukkan ketergantungan ekonomi yang masih sangat dalam. Menurut data Kementerian Perdagangan India, China tetap menjadi salah satu mitra dagang terbesar. Defisit perdagangan pun masih sangat menguntungkan China. Industri India masih bergantung pada bahan baku China untuk barang elektronik, panel surya, bahan obat, dan mesin. Celah antara janji politik dan realita ekonomi ini sangat penting. Hal ini membuktikan bahwa slogan saja tidak cukup. Jauh lebih mudah memblokir aplikasi daripada mengganti ekosistem manufaktur.

Alasannya sangat jelas. Selama puluhan tahun, China telah membangun skala produksi, kekuatan logistik, dan pusat industri yang besar. India punya pasar domestik raksasa dan ambisi tumbuh yang kuat. Namun, mereka masih berjuang membangun ekosistem tersebut. Program insentif berhasil menarik investasi di sektor ponsel, semikonduktor, dan panel surya. Pemasok Apple pun telah memperluas pabrik perakitan di India. Pemerintah juga menjadikan manufaktur lokal sebagai target utama. Akan tetapi, berbagai riset dan survei bisnis menunjukkan India masih punya banyak kendala. Biaya logistik mahal, infrastruktur belum merata, izin lambat, dan aturan sering berubah. Bahkan ketika industri India mulai maju, banyak pabrik yang masih bergantung pada komponen impor dari China.

Itulah mengapa urusan politik India dan China kini merambah ke kewenangan administratif. Negara bebas menentukan siapa yang boleh berinvestasi dan teknologi apa yang bisa beroperasi. Pemerintah juga mengatur ketat barang impor dan sektor yang dianggap strategis. Ini bukan cuma soal ketakutan di perbatasan. Ini juga soal model pemerintahan. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa menjadikan ketegasan negara sebagai identitas politik utama. Terkait China, pemerintah menunjukkan sikap hati-hati, larangan ketat, dan kebijakan industri sebagai bukti keseriusan mereka. Pesannya sangat jelas: pemerintah yang tangguh akan melindungi wilayah sekaligus ekonomi negara.

Narasi ini laku keras saat pemilu. Isu ini berhasil menyatukan kebanggaan nasional dengan kehidupan sehari-hari. Konflik perbatasan mungkin terasa jauh dari urusan rakyat biasa. Namun, memblokir aplikasi populer, insentif pabrik lokal, atau kampanye beli produk dalam negeri terasa sangat nyata dampaknya. Slogan “Atmanirbhar Bharat” atau India Mandiri menjadi jembatan politik yang kuat. Slogan ini menghubungkan ancaman luar negeri dengan kebijakan dalam negeri. Lewat slogan ini, pemerintah bisa berdalih bahwa pilihan belanja konsumen, aturan investasi, dan rencana pabrik adalah bagian dari pertahanan negara. Di negara dengan masalah pengangguran dan pertumbuhan industri, cara pandang ini sangat ampuh.

Namun, cara ini juga punya risiko. Jika pemerintah menjadikan target lepas dari China sebagai misi nasional, rakyat suatu saat akan menagih buktinya. Apakah ketergantungan itu benar-benar sudah turun? Di satu sisi, India sudah mencari sumber impor lain dan meningkatkan kapasitas perakitan. Tapi di sisi lain, India cuma memutar jalur perdagangan atau impor lewat negara ketiga. Bahan bakunya tetap saja dari China. Para ekonom sudah lama mengingatkan bahwa pemutusan hubungan strategis itu mahal dan lambat. Apalagi bagi negara berkembang yang sedang berusaha menciptakan banyak lapangan kerja. Jika harga barang naik, supply chain tetap rapuh, atau lapangan kerja tak kunjung ada, politik keamanan ini bisa membuat pemilih frustrasi.

Ada juga konsekuensi dalam negeri lainnya. Alasan keamanan nasional bisa memperluas kekuasaan negara lebih lama dari ancaman aslinya. Pengetatan aturan teknologi, investasi, dan industri di India mungkin berdasar pada rasa khawatir yang nyata. Banyak negara melakukan hal serupa, mulai dari Amerika Serikat hingga Uni Eropa. Namun di India, kekuasaan eksekutif sudah terlalu besar di banyak bidang. Isu China justru bisa membuat pengawasan publik makin sulit. Ketika sebuah keputusan dibungkus dengan alasan keamanan, debat publik menjadi lebih tertutup. Hal ini bisa mengaburkan transparansi soal siapa yang diuntungkan dari kebijakan industri. Publik jadi sulit melihat perusahaan mana yang dapat perlakuan khusus dan apakah aturan main diterapkan secara adil.

Solusi paling efektif bukanlah janji dramatis untuk memutus hubungan dalam semalam. Pemerintah justru harus bersabar dan membangun kapasitas negara. India butuh reformasi bea cukai yang lebih baik dan biaya logistik yang lebih murah. Aturan juga harus lebih pasti dan penyelesaian sengketa harus lebih cepat. Semua ini penting agar pengusaha mau berproduksi lebih banyak di dalam negeri. India butuh dukungan kuat untuk riset, pelatihan teknis, dan pemasok kecil. Pemerintah sebaiknya jangan cuma fokus pada pengumuman investasi besar. Kebijakan publik juga harus lebih jelas soal batasan urusan keamanan. Infrastruktur digital yang sensitif tentu berbeda dengan barang konsumsi sehari-hari. Sikap tegas yang serba melarang mungkin terdengar keren, tapi strategi yang terarah biasanya jauh lebih ampuh.

India juga harus jujur soal bedanya ketahanan dan isolasi. Ekonomi yang tangguh punya banyak pemasok, mitra tepercaya, dan kemampuan domestik yang kuat. Sebaliknya, ekonomi yang terisolasi justru membayar lebih mahal dan memproduksi lebih sedikit. Negara seperti Vietnam membuktikan bahwa masuk ke jaringan manufaktur global sambil mengelola risiko geopolitik itu sulit, tapi mungkin dilakukan. Ukuran India yang besar memberinya potensi yang lebih tinggi. Namun, syaratnya kebijakan pemerintah harus cukup stabil agar dipercaya oleh investor dan pekerja.

Perbatasan dengan China akan tetap berbahaya dan bernuansa politis. Namun, ujian paling penting bagi demokrasi India adalah apa yang terjadi jauh dari wilayah pegunungan itu. Ujian itu ada di kementerian, pelabuhan, pusat data, dan pabrik-pabrik. Jika India bisa mengubah masalah China ini menjadi pemerintahan yang lebih baik, industri yang lebih kuat, dan birokrasi yang lebih transparan, maka sikap tegas pemerintah akan masuk akal. Jika tidak, China cuma akan berguna sebagai slogan, sementara ketergantungan ekonomi terus berjalan diam-diam. Bagi pemerintah mana pun, ini adalah kondisi yang sangat menggiurkan. Tapi untuk negara sebesar dan seambisius India, hal itu tidaklah cukup.