Uang Kelompok Militan Kini Jadi Senjata Geopolitik Baru

Perubahan ini penting karena masalah uang bukan lagi sekadar isu kriminal. Uang kini menjadi alat pengaruh regional dan strategi negara. Pemerintah menggunakan kontrol keuangan untuk menekan negara saingan dan membuktikan kesetiaan kepada sekutu. Mereka juga memakainya untuk menentukan siapa yang berkuasa di wilayah konflik. Praktiknya, perang melawan pendanaan militan telah berubah menjadi perebutan kekuasaan yang sunyi. Perang ini melibatkan masalah kedaulatan, kontrol perbatasan, dan pengakuan internasional.

Bukti-bukti akan hal ini sangat banyak dan jelas. Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), badan global pengatur standar pencucian uang dan pendanaan teroris, sudah sering memberi peringatan. Mereka menyebut kelompok teroris beradaptasi lebih cepat daripada negara. Penilaian terbaru menunjukkan kelompok ini mencampur cara lama dan baru. Mereka menyalahgunakan lembaga amal, memakai kurir uang tunai, dan melakukan pencucian uang berkedok perdagangan. Mereka juga melakukan penculikan, pemerasan, penggalangan dana online, serta memakai sistem transfer uang informal seperti hawala. PBB juga mencatat hal serupa. Kelompok yang terkait dengan ISIS dan al-Qaeda bisa bertahan dari kekalahan militer. Mereka mengandalkan sumber pendapatan lokal, bukan lagi menunggu satu sponsor besar dari luar negeri.

Anggapan lama bahwa kelompok militan bergantung pada donatur kaya dari negara Teluk kini makin memudar. Setelah serangkaian serangan di awal tahun 2000-an, negara-negara Teluk mendapat tekanan besar. Mereka diminta memperketat pengawasan terhadap lembaga amal dan transfer uang pribadi. Pada tahun-tahun berikutnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membangun sistem pengawasan keuangan yang lebih kuat. Mereka juga bekerja sama lebih erat dengan negara-negara Barat. Langkah ini tidak lantas menyelesaikan masalah. Namun, bentuk pendanaannya berubah. Aliran dana menjadi lebih terpecah, lebih bersifat lokal, dan semakin sulit dilacak.

Di tempat-tempat seperti wilayah Sahel, Somalia, Afghanistan, dan sebagian Suriah, kelompok militan Islam bertindak makin berani. Mereka tidak lagi seperti pemberontak yang didanai pihak luar. Mereka justru bertindak seperti penguasa lokal yang memeras warga. Al-Shabaab di Somalia adalah contoh paling jelas. Riset dari Hiraal Institute dan temuan PBB menunjukkan kelompok ini mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Mereka menarik pajak, melakukan pemerasan, memungut biaya di pos pemeriksaan, dan menekan para pengusaha. Hal ini bahkan terjadi di wilayah yang tidak sepenuhnya mereka kuasai. Ini adalah peringatan bagi para pembuat kebijakan. Kelompok yang bisa memajaki sopir truk, pedagang, dan petani jauh lebih sulit diisolasi. Mereka lebih tangguh daripada kelompok yang hanya mengandalkan satu donatur asing.

Pola yang sama juga terlihat di Irak dan Suriah saat ISIS masih menguasai wilayah. Pada masa kejayaannya sekitar tahun 2014 dan 2015, kelompok ini mendapat banyak pemasukan. Uang datang dari penjualan minyak, pemerasan, penyitaan aset, dan pajak yang dikenakan pada jutaan warga sipil. Studi lanjutan dari Pusat Analisis Terorisme dan laporan PBB menunjukkan fakta menarik. Meskipun kehilangan kota-kota besar, ISIS tetap memiliki cadangan uang. Mereka beralih ke saluran pendapatan yang lebih kecil dan tersembunyi. Kekalahan militer memang melemahkan mereka. Namun, hal itu tidak menghapus sistem keuangan yang membuat mereka tetap hidup.

Di sinilah urusan geopolitik mulai masuk. Jaringan keuangan tidak berdiri sendiri. Jaringan ini bergerak melewati wilayah perbatasan, ekonomi kamp pengungsi, dan sistem bea cukai yang lemah. Uang ini juga berputar di negara-negara yang sedang dilanda konflik. Setiap kali sebuah negara mengambil tindakan, ada motif geopolitik di belakangnya. Misalnya saat pemerintah menjatuhkan sanksi, mengatur lembaga amal, atau menutup perbatasan. Begitu pula saat mereka membiarkan penyelundupan atau sekadar tutup mata. Di Libya, Suriah, Yaman, dan Afghanistan, kekuasaan yang terpecah telah menguntungkan kelompok bersenjata. Mereka dan para perantaranya bisa memindahkan uang melalui zona abu-abu. Di zona ini, tidak ada satu pun negara yang punya kendali penuh. Negara-negara yang bersaing kemudian memanfaatkan celah ini untuk membangun pengaruh mereka.

Turki, negara-negara Teluk, Iran, Pakistan, dan beberapa negara Afrika Utara pernah mendapat sorotan. Mereka dituding membiarkan jaringan pendanaan militan beroperasi. Celah ini bisa berasal dari wilayah, sektor keuangan, atau kelompok proksi yang mereka dukung. Fakta di lapangan berbeda-beda untuk setiap kasus. Dukungan langsung dari negara juga sering kali sulit dibuktikan. Namun, dampak strategisnya tetap sama. Penegakan hukum yang lemah di satu negara akan menjadi masalah keamanan bagi negara tetangganya. Jaringan ilegal yang dibiarkan di satu wilayah perbatasan bisa mengacaukan seluruh jalur perdagangan dan migrasi.

Itulah salah satu alasan masalah ini terus muncul dalam dunia diplomasi. Pengalaman Pakistan dengan FATF menunjukkan bagaimana aturan keuangan antiteror bisa menjadi alat penekan internasional. Islamabad masuk dalam daftar abu-abu FATF selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dihapus pada tahun 2022. Mereka ditekan untuk memperbaiki penegakan hukum, mengadili kasus pendanaan teroris, dan memperkuat pengawasan. Bagi Pakistan, ini bukan sekadar masalah hukum teknis. Status tersebut memengaruhi kepercayaan investor, posisi diplomasi, dan hubungan dengan negara-negara besar. Kebijakan anti-pendanaan teroris kini telah berubah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri.

Hal serupa juga terjadi di bagian barat dan timur Afrika. Di wilayah Sahel, kelompok jihadis memanfaatkan tambang emas, pasar ternak, dan penyelundupan bahan bakar di perbatasan yang lemah. Di Mozambik, pemberontak di Cabo Delgado memanfaatkan konflik lokal, perdagangan gelap, dan jalur pantai yang tidak terjaga. Di Somalia, kekuatan finansial al-Shabaab terus membuat frustrasi negara-negara asing. Pasalnya, negara-negara ini hanya mengukur keberhasilan dari sisi militer. Pelajaran dari semua ini sangat jelas, meski tidak mengenakkan: jika suatu negara tidak bisa mengendalikan perdagangannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan konfliknya.

Dampak dari masalah ini terasa jauh melampaui wilayah terjadinya kekerasan. Pendanaan militan memicu lonjakan migrasi, menaikkan biaya asuransi laut, mendorong korupsi, dan melemahkan pemerintah yang sudah rentan. Hal ini juga mengubah cara kerja aliansi antarnegara. Negara yang bisa menyajikan data intelijen keuangan yang bagus akan menjadi mitra yang berharga. Sebaliknya, negara yang dituduh tebang pilih dalam penegakan hukum akan menanggung kerugian diplomasi. Bank-bank menjadi lebih berhati-hati. Kelompok kemanusiaan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Warga sipil biasa sering kali menjadi korban. Bantuan resmi dan kiriman uang dari keluarga mereka sering tertunda karena pemerintah takut uang itu disalahgunakan.

Poin terakhir tadi perlu mendapat perhatian lebih. Upaya menghentikan pendanaan militan bisa menjadi bumerang jika dilakukan secara sembarangan. Di Somalia dan Afghanistan, lembaga bantuan dan komunitas diaspora sudah lama memberikan peringatan. Kepatuhan bank yang berlebihan bisa memblokir transfer uang sah yang sangat dibutuhkan banyak keluarga. Bank Dunia dan kelompok kemanusiaan telah mencatat masalah ini selama bertahun-tahun. Ketika jalur resmi ditutup, orang tidak akan berhenti mengirim uang. Mereka memindahkan uang tersebut lewat jalur lain. Sering kali, mereka memakai sistem yang kurang transparan. Akibatnya, sistem keuangan malah menjadi semakin gelap. Padahal, hal inilah yang sedang berusaha dicegah oleh pemerintah.

Strategi yang lebih baik harus dimulai dengan cara berpikir yang realistis. Pertama, pemerintah harus mengurangi fokus pada cerita dramatis soal donatur besar. Mereka harus lebih memperhatikan pendapatan lokal yang rutin. Pemerasan pajak di pos perbatasan bisa jadi jauh lebih berbahaya daripada penggalangan dana online yang viral. Kedua, sanksi dan aturan pendanaan teror harus diimbangi dengan dukungan nyata. Negara-negara rentan perlu dibantu dalam membangun sistem bea cukai, pengadilan, akses perbankan, dan pencatatan digital. Ketiga, kekuatan regional harus menjadikan tata kelola keuangan sebagai isu keamanan utama. Hal ini bukan lagi sekadar pelengkap dari operasi militer. Jika sebuah perbatasan dianggap penting secara politik, perputaran uang tunai di perbatasan itu juga sama pentingnya.

Diplomasi yang lebih tepat sasaran juga sangat diperlukan. Berbagi data intelijen akan bekerja paling baik jika dikaitkan dengan sektor-sektor tertentu. Sektor ini meliputi emas, ternak, bahan bakar, pengiriman barang, dan pembayaran telekomunikasi. Kelompok militan sering bersembunyi di balik perdagangan biasa di sektor-sektor ini. Pemerintah juga harus melindungi jalur bantuan kemanusiaan dan pengiriman uang yang sah. Dengan begitu, warga sipil tidak terpaksa menggunakan sistem keuangan informal untuk bertahan hidup.

Kesalahpahaman terbesar adalah menganggap pendanaan militan hanya sekadar urusan orang-orang fanatik yang mencari uang. Kenyataannya, masalah ini sering kali berkaitan dengan kelemahan negara dan pembiaran pasar gelap. Ada pula persaingan antarnegara yang mengubah celah keuangan menjadi aset strategis. Itulah sebabnya melacak aliran uang menjadi sangat penting. Manfaatnya jauh melampaui urusan antiterorisme semata. Jalur uang ini mengungkap pemerintah mana yang benar-benar menguasai wilayah mereka. Hal ini juga menunjukkan aliansi mana yang nyata, dan konflik mana yang sengaja dipelihara, bukan diselesaikan. Di era kekuasaan yang terpecah ini, perebutan sumber dana militan pada dasarnya adalah perebutan kendali atas ruang-ruang kosong di antara negara-negara.