'Inggris Hancur': Cara Satu Tokoh Politik Raup Untung dari Krisis Negara

Pemandangan ekonomi saat ini ditandai oleh sejumlah indikator yang sulit. Perkiraan untuk tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan PDB Inggris akan lambat, dengan beberapa estimasi hanya sebesar 0,7% atau 1,0%. Perlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi dari Brexit yang masih terasa. Brexit diyakini telah menekan investasi bisnis hingga 10%. Ketidakpastian global yang terus berlanjut juga menjadi penyebab. Pelaku usaha juga menghadapi beban pajak yang tinggi. Sebanyak 64% perusahaan, sebuah rekor, menyebutnya sebagai tantangan yang makin besar pada akhir 2025, di samping kenaikan biaya tenaga kerja. Ini telah berkontribusi pada iklim pesimisme yang tinggi di kalangan pemilik bisnis. Sebanyak 78% perusahaan keluarga bahkan menyatakan pandangan negatif terhadap ekonomi Inggris pada 2026.

Bagi masyarakat umum, tantangan ekonomi ini terasa sebagai krisis biaya hidup yang parah. Pada Maret 2026, 87% orang dewasa di Inggris Raya menganggap biaya hidup sebagai salah satu isu terpenting yang dihadapi negara. Isu penting lainnya adalah NHS (81%) dan ekonomi (72%). Sebagian besar populasi merasakan dampaknya secara langsung, dengan dua pertiga orang dewasa melaporkan biaya hidup mereka meningkat pada bulan sebelumnya. Tekanan finansial ini diperparah oleh ketidaksetaraan sosial yang lebih luas di bidang perumahan dan kesehatan. Ketimpangan ini terus memecah belah masyarakat dan memengaruhi kesehatan mental. Rasa ketidakpuasan publik ini juga tercermin dari rekor rendahnya kepercayaan pada pemerintah. Kini, 45% orang mengatakan mereka 'hampir tidak pernah' percaya pemerintah akan mendahulukan kebutuhan negara di atas kepentingan partai.

Kondisi ekonomi yang lemah dan ketidakpuasan sosial ini telah berdampak nyata pada sektor korporasi Inggris. Peringkat bursa saham London, yang pernah menjadi pusat keuangan global terkemuka, kini telah merosot. Sejumlah perusahaan besar Inggris telah diakuisisi oleh entitas asing atau memilih untuk mencatatkan saham di bursa luar negeri. Tren ini digambarkan sebagai "siklus kemerosotan finansial". Dalam siklus ini, minimnya investasi pada perusahaan Inggris membuat nilai mereka menjadi terlalu rendah. Hal ini menjadikan mereka target yang menarik untuk diambil alih dan semakin menguras modal dari ekonomi domestik. Konsekuensinya sangat luas, memengaruhi segala hal mulai dari penciptaan lapangan kerja dan upah hingga dana pensiun dan pendapatan pajak.

Menanggapi krisis yang kompleks ini, seruan untuk tindakan tegas semakin kencang. Beberapa ahli berpendapat negara harus turun tangan untuk memutus siklus tersebut. Mereka menyarankan langkah-langkah seperti menyatukan dana-dana pensiun kecil di Inggris menjadi entitas yang lebih besar agar dapat berinvestasi di perusahaan Inggris. Mereka juga mengusulkan pemberian insentif pajak untuk investasi dalam negeri. Pemerintahan Partai Buruh di bawah pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi tekanan besar untuk mengatasi masalah struktural ini. Namun, dengan ruang fiskal yang terbatas dan lanskap politik yang terpecah, jalan untuk memulihkan kekuatan ekonomi dan kepercayaan publik tampak sangat menantang. Kemampuan pemerintah untuk menerjemahkan strategi menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi ujian krusial dalam beberapa bulan ke depan.