MA Tolak Lindungi Pawan Khera, Minta Hadapi Kasus di Pengadilan Assam
17 April 2026
Mahkamah Agung menolak memperpanjang perlindungan hukum untuk Pawan Khera. Politikus Partai Kongres itu kini tidak lagi kebal dari penangkapan. Ia harus menghadapi proses hukum di Assam.
Mahkamah Agung India pada hari Jumat menolak memperpanjang perlindungan hukum untuk pemimpin Partai Kongres, Pawan Khera. MA memerintahkannya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang di Assam dalam kasus yang menjeratnya di negara bagian itu. Majelis hakim yang terdiri dari Hakim JK Maheshwari dan Atul S. Chandurkar menolak permohonan Khera untuk memperpanjang bail antisipasi transit, sehingga ia tidak lagi memiliki perlindungan dari penangkapan. Pengadilan menyatakan bahwa pengadilan yurisdiksi di Assam yang harus menangani kasus ini. MA menolak permohonan Khera dan menjelaskan bahwa permintaan bail di masa depan harus dipertimbangkan berdasarkan keadaannya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung sebelumnya.
Kasus ini berawal dari laporan polisi (FIR) yang dibuat oleh Polisi Assam. Laporan itu menyusul sebuah konferensi pers pada 5 April 2026. Dalam konferensi pers itu, Khera melontarkan tuduhan terhadap Riniki Bhuyan Sarma, istri dari Ketua Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma. Khera mengklaim Riniki memiliki beberapa paspor dan aset di luar negeri yang tidak diungkapkan. Tuduhan ini segera dibantah keras oleh keluarga Sarma. Mereka menyebutnya sebagai tuduhan palsu, dibuat-buat, dan jahat, yang kemudian berujung pada laporan polisi atas tuduhan pemalsuan dan pencemaran nama baik.
Setelah laporan polisi dibuat, Khera mencari perlindungan hukum dari yurisdiksi lain. Dengan alasan keluarganya tinggal di Hyderabad, ia mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Telangana. Pengadilan itu memberinya bail antisipasi transit selama satu minggu agar ia punya waktu mencari solusi hukum di pengadilan yang tepat. Namun, pemerintah negara bagian Assam segera menentang keputusan ini dan membawa masalah tersebut ke Mahkamah Agung. Pada 15 April, Mahkamah Agung menangguhkan perintah Pengadilan Tinggi Telangana, yang membuka jalan untuk sidang berikutnya di mana permintaan perpanjangan dari Khera akhirnya ditolak.
Selama persidangan, tim kuasa hukum Khera meminta agar perlindungan dari penangkapan diperpanjang hingga hari Selasa berikutnya. Mereka beralasan pengadilan di Assam kemungkinan tutup selama akhir pekan. Tim hukum sebelumnya juga berpendapat bahwa kasus ini bermotif politik. Mahkamah Agung tidak menyetujui permintaan perpanjangan itu. MA menekankan bahwa terdakwa harus tunduk pada yurisdiksi pengadilan tempat persidangan akan digelar. Majelis hakim menyatakan bahwa Khera sudah mendapatkan perlindungan dalam waktu yang cukup lama dan kini harus mengikuti proses hukum yang standar.
Putusan ini menjadi kemunduran besar bagi pemimpin Partai Kongres tersebut, karena pertarungan hukumnya kini berpindah ke Assam. Langkah Khera selanjutnya adalah mengajukan bail antisipasi di pengadilan yang berwenang di Assam. Jika gagal, ia bisa menghadapi tindakan paksa dari polisi negara bagian. Keputusan ini menggarisbawahi prinsip bahwa intervensi luar biasa dari Mahkamah Agung hanya bersifat sementara. Kasus-kasus besar seperti ini pada akhirnya harus berjalan melalui sistem pengadilan tingkat pertama yang sudah ada.
Source: toi