Dilema Selandia Baru: Jumlah Tunawisma Meroket, Bantuan Pemerintah Justru Menyusut
17 April 2026
Jumlah tunawisma di Selandia Baru melonjak drastis, menyebar hingga ke pinggiran kota. Namun, di tengah krisis ini, pemerintah justru memotong dana bantuan perumahan dan memperketat aturan.
Keinginan publik untuk mengurangi angka tunawisma berbenturan dengan kenyataan anggaran pemerintah yang terbatas. Hal ini memicu perdebatan sengit di Selandia Baru. Meskipun masyarakat sangat mendukung upaya membantu kelompok paling rentan, solusinya menjadi rumit. Kebutuhan yang terus meningkat, pemotongan dana, dan perubahan strategi pemerintah menjadi penghalang. Lembaga-lembaga sosial di lapangan melaporkan krisis yang semakin parah, menyoroti kesenjangan besar antara skala masalah dan sumber daya yang tersedia.
Situasinya terlihat semakin memburuk. Di Auckland, jumlah orang yang hidup tanpa tempat tinggal meningkat lebih dari dua kali lipat antara September 2024 dan September 2025. Lonjakan ini tidak hanya terjadi di kota terbesar di negara itu. Badan-badan sosial melaporkan bahwa tunawisma kini menyebar dari pusat kota ke daerah pinggiran. Tren ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya pengangguran dan biaya hidup, menciptakan situasi yang sangat sulit bagi rumah tangga rentan. Masalahnya makin rumit karena dana pemerintah untuk bantuan perumahan dipotong sebesar $79 juta untuk tahun anggaran yang berakhir Juni 2026, dan akses untuk dana darurat perumahan juga diperketat.
Para menteri mengakui bahwa tunawisma adalah tantangan serius yang sudah lama ada. Mereka menyalahkan pasar perumahan yang tidak berfungsi dan kondisi ekonomi yang sulit. Menteri Perumahan Chris Bishop menyatakan fokus jangka panjang pemerintah adalah memperbaiki fundamental pasar dengan membebaskan lahan dan melonggarkan aturan tata kota. Pemerintah juga sedang meninjau ulang pengeluaran tahunan lebih dari $550 juta untuk berbagai program, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan "mendanai program yang terbukti berhasil." Namun, para kritikus, termasuk Partai Hijau, berpendapat bahwa pemotongan anggaran baru-baru ini menandakan pemerintah telah menyerah dalam upaya mengatasi krisis ini.
Organisasi komunitas dan lembaga sosial perkotaan berjuang menghadapi dampak langsung dari krisis ini. Mereka menyebut situasi saat ini adalah yang terburuk yang pernah mereka alami, dengan masyarakat MÄori dan anak muda di bawah 25 tahun menjadi kelompok yang paling terdampak. Para pemimpin dari kelompok seperti The Salvation Army menyebut tambahan dana yang ada sebagai "solusi jangka pendek untuk krisis jangka panjang," yang tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, para aktivis telah menyerukan strategi nasional yang terpadu yang mengatasi akar masalah tunawisma yang kompleks, seperti kemiskinan, kecanduan, dan masalah kesehatan mental, bukan sekadar pendekatan yang tambal sulam dan reaktif.
Di tengah perdebatan yang terus berlanjut, beberapa pihak berpendapat bahwa fokus pada anggaran terbatas adalah pandangan yang picik. Penelitian dari University of Otago menunjukkan bahwa biaya sosial jika seseorang tetap menjadi tunawisma sangatlah besar, diperkirakan sekitar $65.000 per tahun untuk biaya layanan kesehatan dan sistem peradilan. Hal ini memunculkan argumen bahwa berinvestasi pada perumahan jangka panjang dan layanan pendukung yang kuat bukan hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih hemat biaya. Sementara itu, pemerintah sedang mempertimbangkan aturan baru yang akan memberi polisi wewenang untuk menertibkan individu yang dianggap mengganggu, sebuah usulan yang dikhawatirkan para aktivis akan mengkriminalisasi kemiskinan dan masalah kesehatan mental tanpa mengatasi akar masalahnya.
Source: nzherald