Anggota Kongres Semprot ICE, Sebut 'Perlu Dirombak Total'
17 April 2026
Anggota senior Kongres Rosa DeLauro mengkritik keras badan imigrasi AS. Ia menuntut reformasi besar-besaran terhadap Immigration and Customs Enforcement (ICE). Hal ini ia sampaikan dalam sidang anggaran Keamanan Dalam Negeri.
Dalam sebuah sidang panas di subkomite Anggaran Parlemen, anggota Kongres Rosa DeLauro melontarkan kritik pedas terhadap badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Ia menyatakan bahwa ICE dan badan-badan terkait "sangat perlu direformasi secara serius." Komentar keras itu disampaikannya pada hari Kamis dalam sidang anggaran untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Hal ini menunjukkan perpecahan mendalam dan perdebatan sengit seputar kebijakan imigrasi yang terjadi di Washington. Sidang ini terjadi di tengah kebuntuan politik antarpartai yang membuat sebagian dana Departemen Keamanan Dalam Negeri tertahan selama lebih dari dua bulan.
Sidang tersebut menghadirkan kesaksian dari para pejabat pelaksana tugas kepala ICE, Perlindungan Pabean dan Perbatasan (CBP), serta Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS). Dalam sidang itu, DeLauro, seorang politisi senior Partai Demokrat di Komite Anggaran, membeberkan serangkaian tuduhan serius terhadap ICE. Ia menyebut banyak contoh pelanggaran, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan, kematian tahanan, dan petugas yang diduga berbohong di bawah sumpah. "Sangat jelas bahwa badan-badan Anda sudah tidak terkendali," katanya, menujukan pernyataannya kepada para kepala badan tersebut. DeLauro menekankan pentingnya keamanan perbatasan dan menegaskan tidak mendukung pembubaran ICE. Namun, ia bersikeras bahwa perubahan mendasar mutlak diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Politisi Demokrat dari Connecticut itu menjabarkan beberapa reformasi spesifik yang ia tuntut. Tuntutan itu termasuk kewajiban memiliki surat perintah pengadilan untuk memasuki properti, penggunaan *body camera*, dan larangan bagi agen untuk menyembunyikan identitas mereka. Ia juga menuntut investigasi independen yang wajib untuk setiap pelanggaran. Selain itu, ia meminta penghentian penahanan dan deportasi warga negara Amerika. Tuntutan ini mencerminkan dorongan lebih luas dari Partai Demokrat untuk pengawasan dan akuntabilitas yang lebih besar bagi badan-badan imigrasi, yang menjadi pusat kebuntuan anggaran saat ini. DeLauro menuduh pimpinan Partai Republik menyandera sebagian besar dana DHS dengan menolak pemungutan suara untuk RUU yang akan mendanai sebagian besar departemen, sementara negosiasi tentang ICE dan CBP terus berlanjut.
Suasana politik seputar sidang ini sangat tegang. Partai Republik dilaporkan bersiap menggunakan proses anggaran khusus yang dikenal sebagai *reconciliation* untuk mendanai penegakan imigrasi selama sisa masa jabatan Presiden Donald Trump tanpa masukan dari Partai Demokrat. Langkah ini disebut Partai Demokrat sebagai "resep bencana." Strategi ini kemungkinan besar akan mengabaikan semua reformasi yang diusulkan oleh Demokrat. Debat ini menjadi lebih rumit setelah pejabat pelaksana tugas direktur ICE, Todd Lyons, mengumumkan akan mengundurkan diri pada akhir Mei. Hal ini menambah ketidakpastian mengenai kepemimpinan dan arah ICE di masa depan. Masa jabatan Lyons diwarnai oleh peningkatan anggaran yang signifikan dan peningkatan operasi penegakan hukum yang menjadi sumber kontroversi.
Ke depannya, jalan untuk menyelesaikan kebuntuan dana dan reformasi ini masih belum jelas. DeLauro telah mendesak rekan-rekannya dari Partai Republik untuk meninggalkan rencana *reconciliation* partisan dan kembali ke perundingan bipartisan. Namun, pimpinan Kongres berencana membawa resolusi anggaran Partai Republik ke pemungutan suara paling cepat minggu depan, sehingga prospek kompromi tampaknya suram. Hasil dari pertarungan legislatif ini akan berdampak signifikan tidak hanya pada operasi dan pendanaan ICE dan CBP, tetapi juga pada arah kebijakan imigrasi AS secara umum dan nasib ribuan orang yang terkena dampaknya.
Source: economictimes_indiatimes